Setelah secara hukum Gibran Rakabuming Raka, tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI setelah putusan MK dan MA. Maka jika Gibran dan Kemendikdasmen tidak mengajukan PK; hanya ada dua pilihan untuk Gibran, mengundurkan diri atau dibernentikan melalui mekanisme MPR.
Jika melalui MPR maka risikonya Gibran akan kehilangan hak konstitusional tercatat sebagai Wakil Presiden RI dalam lembaran negara, Gibran kehilangan hak administratif, keuangan, dan pengamanan sebagai mantan wapres.
Di sisi lain jika mekanisme yang panjang di DPR, MK dan akhirnya pada MPR, makin membuat keadaan pemerintahan makin memanas dan tidak kondusif. Presiden Prabowo yang paling dirugikan oleh keadaan ini. Sebagai negarawan Presiden Prabowo tidak menghalangi Gibran melakukan PK dan DPR/MPR menggunakan hak konstitusionalnya.
Jika PK Gibran ditolak, konsekuensi diberhentikan oleh MPR, Gibran kehillangan hak konstitusional dan protokoler sebagai mantan Wakil Presiden RI berupa administrasi, keuangan dan pengamanan. Gibran kehilangan marwah politik sebagai pemimpin yang pernah mencatat sejarah menjadi wapres termuda di Republik Indonesia.
Sementara itu pilihan mundur Gibran dari jabatan wapres merupakan tindakan kesatria dan menjadi catatan positif untuk pribadinya. Mundur ini bisa menghilangkan gugatan hukum atau risiko lainnya. Untuk itu hak-hak protokoler berupa admisntrasi, keuangan dan pengamanan mantan Wapres diselamatkan.
Gibran dapat menyusun kembali kekuatan politiknya dari Solo, dia bisa mengambil alih kepemimpinan PSI dari adiknya Kaesang Pangarep untuk persiapan mengikuti Pemilu dan Pilpres 2029. Karena politik sangat dinamis, orang akan cepat lupa dengan polemik masalah ijazah kalau Gibran dibantu Jokowi menggalang kekuatan dengan modal politik yang dimiliki sekarang.
Ahmad Adib Zain,
Penulis adalah Mantan Anggota Komite Investigasi Negara (KIN)
