BERITACIANJUR.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Cianjur (ABC) mendatangi Gedung DPRD Cianjur, Kamis (22/8/2024). Sebelumnya, aksi dilakukan di Tugu Lampu Gentur, Jalan Dr Muwardi, Bojongherang, Cianjur.
Aksi dari mahasiswa ini bagian dari gerakan “peringatan darurat indonesia” yang viral di media sosial, setelah DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada yang menganulir putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menetapkan syarat baru dalam penetapan calon kepala daerah. Aksi serupa juga terjadi di beberapa kota di Indonesia.
Pimpinan sementara DPRD Cianjur, Asep Iwan Gusniardi beserta jajarannya turut menerima aksi demo dengan menandatangani surat rekomendasi penolakan RUU Pilkada 2024 di depan para demonstran.
Koordinator lapangan aksi demo mahasiswa ABC, Isma Maulana Insan mengatakan, aksi tersebut mengarah kepada penundaan hingga penolakan putusan DPR RI terkait RUU Pilkada 2024 dapat terjadi.
“Sebagai upaya kami terkait putusan tersebut, aksi ini pun wajib dilakukan, sebagai kaum intelektual mahasiswa harus turun langsung dan tidak boleh berdiam diri,” ujar Isma kepada beritacianjur.com, Kamis (22/8/2024).
Menurutnya, dengan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh sejumlah anggota DPRD Cianjur, rupanya tidak menjanjikan bahwa surat tersebut akan sampai kepada pusat.
“Terkait aksi ini berpengaruh atau tidak, saya rasa setiap anggota dewan, dia adalah kader partai dan kader partai itu akan mengikuti arahan partai, jadi tentunya kami masih ragu,” ungkapnya.
Namun karena melihat kondisi psikologi massa, lanjutnya, ditakutkan akan terjadi hal yang dapat mencoreng aksi kali ini dengan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan.
“Oleh sebab itu, sebenarnya kami berusaha untuk berpikir positif, walaupun kita melihat bagaimana anggota dewan kita selau bersifat hipokrit,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, jika gerakan kali ini tidak ada hasil, pihaknya akan terus melakukan aksi-aksi selanjutnya untuk terus berupaya hingga penolakan RUU Pilkada terjadi.
“Eskalasi di Cianjur tentunya akan lebih besar, dan di Jakarta juga akan turun dan di semua wilayah saya pastikan akan meledak,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Susilawati menuturkan, dasar aksi unjuk rasa tersebut juga merupakan suara hati masyarakat, yang diwakilkan oleh teman-teman mahasiswa dalam menolak RUU Pilkada.
“Sebagaimana proses putusan MK yang sudah diputuskan, telah terjadi manuver di DPR RI, sementara kita tahu bahwa keputusan MK itu final dan mengikat,” ucapnya.
Karena hal itu juga membuat respon para mahasiswa untuk datang ke kantor DPRD dalam menyampaikan aspirasi. Sebagai wakil rakyat, pihaknya tentu harus meneruskan hal tersebut kepada DPR RI.
“Mengingat PDI perjuangan juga merupakan salah satu yang ada fraksinya, tentunya di DPR RI,” bebernya.
Susi menambahkan, inti dari tuntutan aksi ini adalah menyampaikan aspirasi para mahasiswa kepada DPR RI, sehingga dirinya yang merupakan bagian dari fraksi PDI Perjuangan siap untuk mengawal aspirasi para mahasiswa di Kabupaten Cianjur.
“Bahkan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Cianjur, turut menandatangani artinya ini merupakan suara hati yang perlu didengar oleh elit-elit di nasional,” bebernya.
“Sesuai dengan yang tadi dibacakan ketua dewan, untuk sementara surat rekomendasi dari hasil tuntutan para mahasiswa yang suda ditandatangani akan disampaikan dalam waktu 1×24 jam,” pungkasnya.(gil)
