Di Saat Jadi Perbincangan, 45 Kepala Puskesmas Terbang ke Bali, Acara Apa?
Beritacianjur.com – JIKA penyaluran dan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Cianjur berjalan sesuai aturan, maka seharusnya keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan kesehatan menjadi minim dan jumlah masyarakat atau pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak akan banyak.
Itulah yang disampaikan Ketua Komisi D DPRD Cianjur, Sahli Saidi kepada beritacianjur.com, Selasa (3/12/2019). Pihaknya mengaku akan terus mengawal dan menyoroti penyaluran dan penggunaan dana yang diterima dan dikelola langsung oleh puskesmas tersebut.
Sahli menerangkan, puskesmas bisa dikatakan sebagai tempat pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sambung dia, maka puskesmas harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
“Dana per puskesmasnya miliaran rupiah. Jadi seharusnya pelayanan kesehatan bisa sangat maksimal. Makanya akan kita awasi agar penyaluran dan penggunaannya berjalan maksimal dan sesuai aturan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan,” katanya.
Lebih jauh ia menjelaskan, penggunaan dana kapitasi JKN di
puskesmas atau pada falisitas kesehetan (faskes) tingkat pertama milik
pemerintah daerah, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 32 Tahun
2014.
Berdasarkan Perpres tersebut, sambung Sahli, JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
“Besarnya dana kapitasi didasarkan atas jumlah peserta yang terdaftar di puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. Nah dana itu untuk membiayai jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan peserta JKN. Dukungan biaya operasional yang dimaksud meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya,” bebernya.
“Dananya besar, fasilitas pelayanan untuk masyarakatnya sudah lengkap, jadi seharusnya tidak ada masalah lagi. Sekali lagi, dana kapitasi JKN ini akan kita awasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum,” sambungnya.
Saat ditanya terkait analisis dari Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC) yang menyebutkan bahwa penyaluran dan penggunaan dana kapitasi JKN rawan disalahgunakan, Sahli menegaskan, hal tersebut akan menjadi pertimbangan lembaganya untuk semakin meningkatkan kontrol pengawasan.
Seperti diketahui, Direktur CRC, Anton Ramadhan pernah menyatakan, penyalahgunaan dana kapitasi disinyalir tidak hanya melibatkan birokrasi menengah bawah (Kepala Puskesmas dan Bendahara), akan tetapi juga melibatkan pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur seperti kepala dinas, sekretaris, bendahara dan kepala bidang,“ ujarnya.
Tak hanya itu, CRC juga mengklaim menemukan adanya indikasi keterlibatan pihak lain, yaitu kepala daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pusaran dugaan korupsi dana kapitasi tersebut.
Selain menyoroti dana kapitasi JKN tahun anggaran 2019 dan 2020, CRC juga menegaskan, pada tahun anggaran 2014 dan 2015, terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jabar, yang menyebutkan penggunaan dana kapitasi di Cianjur tidak tertib dan adanya pelanggaran aturan.
Sementara itu, ketika dana kapitasi JKN tengah menjadi perbincangan publik, beredar kabar bahwa hari ini (3/12/2019), seluruh kepala puskesmas se-Cianjur yang berjumlah 45 orang pergi ke Bali.
“Iya, semua Kapus (Kepala Puskesmas) hari ini pergi ke Bali, katanya sih studi banding, tapi saya tidak tahu berapa hari di sananya,” ujar salah seorang petugas puskesmas di Cianjur yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur CRC, Anton Ramadhan menegaskan, kepergian 45 kepala puskesmas ke Bali harus benar-benar bertujuan studi banding dan harus ada hasilnya. Jadi jangan sampai ke Bali itu cuma liburan dan menghabiskan anggaran saja.
“Waduh hebat, banyak uangnya. Mudah-mudah saja benar studi banding dan bukan liburan atau hanya menghabiskan anggaran saja. Ingat, pelayanan kesehatan yang dinilai masih buruk harus segera dibenahi. Sepulang mereka dari Bali, media massa di Cianjur wajib mempertanyakannya,” pungkasnya.(gie)
