Beritacianjur.com – KINERJA Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Holtikultura Cianjur dan Direktur RSUD Sayang Cianjur dikeluhkan sejumlah kalangan. Ada apa?
Pentolan Cianjur People Movement (Cepot) Cianjur, Ahmad Anwar menilai, kedua pejabat tersebut sudah lupa akan tugas pentingnya sebagai pelayan masyarakat dan tak sadar bahwa gaji yang mereka terima berasal dari uang rakyat.
“Ya, Kadis Pertanian dan Dirut RSUD adalah dua pejabat dari sekian banyak pejabat di Cianjur yang sulit ditemui. Tak hanya oleh masyarakat yang menggelar unjuk rasa, oleh wartawan yang sudah jelas dilindungi hukum dan memiliki hak juga sulit ditemui,” keluh pria yang karib disapa Ebes kepada beritacianjur.com, Selasa (4/2/2020).
Seperti diketahui, Senin (3/2/2020) lalu, masyarakat yang tergabung dalam Cepot menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan di depan kantor Dinas Pertanian. Namun kepala dinasnya malah tak berada di tempat. Sontak, hal tersebut membuat mereka kecewa.
“Kita aksi itu tak ujug-ujug, tapi karena ada masalah pentingnya dan melalui proses pemberitahuan terlebih dahulu. Ini malah tak ada. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kadisnya, persoalan belum selesai, kami akan terus mengawalnya,” tegasnya.
Terkait Dirut RSUD yang diklaimnya juga sulit ditemui, Ebes mengaku hal tersebut diketahui dari pengakuan masyarakat, aktivis serta sejumlah wartawan. Setiap hendak menemui sang ‘Ratu’, selain prosesnya ribet, hasilnya juga tetap saja tak bisa menemui langsung.
“Saya dengar, sejumlah wartawan pernah mencoba ingin mewawancarai langsung terkait pelayanan buruk di RSUD Cianjur, tapi selalu saja sulit. Ini tak bisa dibiarkan, baik Kadis Pertanian maupun Dirut RSUD, harus disadarkan di mana mereka berada, digaji oleh siapa dan yang lebih penting wajib dievaluasi,” ujarnya.
Sementara itu, menyusul kekecewaan Cepot terhadap kinerja Dinas Pertanian dan RSUD Sayang Cianjur, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC) Anton Ramadhan menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan permohonan audiensi kepada DPRD Cianjur dan mengundang pejabat terkait untuk hadir.
“Jika oleh rakyat selalu sulit, kita coba melalui wakil rakyat kita di DPRD Cianjur. Surat sudah dilayangkan, tinggal kita tunggu jadwal audiensinya. Kinerja buruk pejabat yang sulit ditemui tak bisa dibiarkan, harus segera dievaluasi,” pungkasnya.(gie)
