BERITACIANJUR.COM – SETELAH adanya puluhan pelanggan PDAM Tirta Mukti Cianjur menggeruduk Gedung DPRD Cianjur pekan lalu, kasus dugaan korupsi kegiatan penyertaan modal dari Pemkab Cianjur ke PDAM semakin panas menjadi perbincangan sejumlah kalangan. Bahkan, kini para pelanggan menyatakan bakal mengawal terus keseriusan dan komitmen para wakil rakyat.
Perwakilan pelanggan PDAM yang turut hadir ke DPRD, Abdurrahman mengucapkan terima kasih kepada 4 fraksi yakni Gerindra, PKB, Demokrat dan PKS, yang sudah lebih awal menyatakan kesungguhannya terkait rencana menggunakan hak interpelasi usut tuntas dugaan penyertaan modal daerah. Selain itu, ia juga mempertanyakan fraksi-fraksi lainnya yang masih adem ayem.
“Alhamdulillah sudah ada 4 fraksi yang sungguh-sungguh. Fraksi lainnya ke mana ya? Ini masalah serius yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang buruk, belum lagi ada dugaan penyelewengannya. Aneh jika ada wakil rakyat yang masih adem ayem,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Senin (11/1/2021).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan mengaku mengapresiasi terhadap keberanian warga atau pelanggan PDAM yang sudah lantang menyampaikan tuntutannya. Pihaknya sangat mendukung niat baik warga dalam mengawal keseriusan para anggota DPRD menggunakan hak interpelasi.
“Keberanian mereka sangat positif dan patut didukung semua pihak. Ini benar-bener masalah serius. Bukan sekadar pelayanan publik, tapi juga persoalan adanya potensi kerugian uang Negara dengan nilai fantastis. Soal peran wakil rakyat, kondisi saat ini juga sekaligus menguji kapasitas dan kepedulian wakil rakyat terhadap keresahan rakyatnya. Kalau diem-diem bae, rakyat bisa menilai sendiri,” ungkapnya.
Meski fraksi yang saat ini sudah menyatakan keseriusannya terdiri dari partai oposisi, namun dengan tegas Anton menilai, permasalahan dugaan kebobrokan di lingkungan PDAM ini terlepas dari kontestasi Pilkada Cianjur yang sudah kelar. Menurutnya, masalah yang menguji kepantasan kepemimpiman Dirut PDAM ini benar-benar murni terkait masalah BUMD yang diduga tidak sehat dan bermasalah.
“Ini tak ada kaitannya dengan persoalan pilkada. Namun ini persoalan pelayanan publik sekaligus menguji peran, tugas dan fungsi seorang wakil rakyat. Ingat, selain berperan dalam pembuatan produk hukum, seorang wakil rakyat juga harus mengawal produk hukum yang sudah dibuat, termasuk masalah penyertaan modal daerah ke PDAM ini. Kita lihat saja nanti, wakil rakyat yang mana yang hanya memilih diam saat sidang
soal rakyat,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluham pelanggan PDAM Tirta Mukti Cianjur mendatangi Gedung DPRD Cianjur, Jumat (8/1/2021). Tak hanya menyampaikan keluhan pelayanan buruk PDAM dan sejumlah tuntutan lainnya, mereka juga datang untuk menyatakan dukungannya kepada DPRD menggunakan hak interpelasi usut tuntas kasus dugaan korupsi.
Pelanggan PDAM yang merupakan perwakilan warga dari berbagai daerah tersebut disambut baik Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan, yang didampingi para ketua fraksi dari PKB, Gerindra, Demokrat dan PKS. Selain menyampaikan tuntutan secara langsung saat audiensi, mereka juga memberikan 5 tuntutan secara tertulis kepada Ketua DPRD Cianjur.
Salah seorang perwakilan pelanggan PDAM, Abdurrahman mengaku, tuntutannya lahir setelah pihaknya merasa kaget dengan sejumlah pemberitaan terkait kejanggalan penyertaan modal dari Pemkab Cianjur ke PDAM. Lebih kagetnya lagi, sambung dia, terkait PDAM yang mendapatkan kucuran dana miliaran rupiah tiap tahunnya, namum pelayanan yang dirasakan warga masih dinilai buruk.
“Iya awalnya kami tahu dari pemberitaan di media. Kaget juga, ternyata tiap tahuannya PDAM dapat bantuan dana miliaran rupiah, tapi anehnya kenapa pelayanannya masih buruk?” ujar pria yang karib disapa Kang Oman ini.
Mendapatkan tuntutan dari pelanggan PDAM, Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan meyatakan kesiapannya untuk menampung aspirasi dari sejumlah warga tersebut. Hanya saja, sambung Ganjar, terkait hak interpelasi, terlebih dahulu harus menempuh tahapan demi tahapannya.
“Statement kami di media terkait hak interpelasi bukan omong kosong. Jadi pada prinsipnya, kami sangat serius dan menanggapi semua tuntutan dari dari warga atau sejumlah perwakilan pelanggan PDAM,” ujarnya saat audiensi.
Pernyataan Ganjar langsung disambut Ketua Fraksi dari PKS dan Gerindra dan menyatakan dukungan mereka terkait rencana menggunakan hak interpelasi usut kejanggalan kegiatan penyertaan modal dari Pemkab Canjur ke PDAM.
“Ini merupakan puncak gunung es kekecewaan buruknya pelayanan PDAM. Kami sangat mendukung interpelasi. Tak hanya menyoroti pelayanan, tapi PDAM juga dinilai tidak memerhatikan lingkungan,” ucap sang wakil rakyat dari Gerindra.
Terkait progres hak interpelasi, Ketua Fraksi PKB, Dedi Suherli menjelaskan, saat ini sudah ada 4 fraksi yang setiap anggotanya di tiap fraksi tersebut setuju mengusulkan hak interpelasi. Keempat fraksi tersebut antara lain PKB, Gerindra, PKS dan Demokrat.
“Kami optimis, karena semua anggota di empat fraksi ini kompak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa diusulkan melalui setwan agar segera dibamuskan dan secepatnya disetujui melalui paripurna,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat, Denny Aditya mengatakan, perwakilan pelanggan yang hadir hari ini sebagian besar merupakan perwakilan warga di kawasan perkotaan, Artinya, kondisi tersebut sudah sangat memprihatinkan. “Bayangkan saja, warga di kawasan perkotaan saja mengeluhkan pelayanan PDAM, apalagi warga di pedesaan,” pungkasnya.(gie)
