BERITACIANJUR.COM – RATUSAN warga Cianjur yang tergabung dalam Aliansi Peduli Gempa (Ampeg) menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Cianjur, Kamis (22/12/2022). Selain mempertanyakan pernyataan bupati yang dinilai menyakiti hati masyarakat Cianjur, mereka juga menyoroti dugaan penyalahgunaan dana bantuan gempa.
Penanggung Jawab Aksi, Deni Sunarya menegaskan, terdapat sejumlah pernyataan Bupati Cianjur yang tidak etis dan menyakiti hati para korban gempa Cianjur, antara lain kalimat bencana membawa berkah, dengan Rp6 T bisa meningkatkan IPM, serta kalimat bupati saat meminta warga untuk kembali ke rumahnya masing-masing tanpa melihat banyaknya rumah warga yang rusak parah.
“Ya, banyak pernyataan bupati terkait bencana gempa sangat menyinggung perasaan para korban bencana alam. Ingat, bencana tak hanya menimpa Cianjur utara, namun juga Cianjur selatan dan yang lainnya,” ujar pria yang karib disapa Mang Gawel.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan, kedatangannya ke Pendopo Cianjur tersebut juga ingin meminta data terkait pengeluaran anggaran yang telah digunakan dalam penanganan gempa.
“Meminta data anggaran yang dikeuarkan seperti dana siap pakai Rp200 M, dana Belanja Tidak Terduga BTT sudah dicairkan apa belum dan kalau sudah dicairkan sudah berapa besar, dana APBD harus dicairkan dan kalau tidak akan menjadi masalah dan sudah berapa yg dicairkan oleh Bupati. Kami minta kejelasan saja anggaran-anggaran yg sudah dikeluarkan oleh Cianjur dan kami meminta catatannya,” tegasnya.
Secara rinci, ia juga memaparkan sejumlah dugaan penyimpangan dana penanganan gempa Cianjur. Pertama, dugaan penggelembungan data administrasi penduduk yang menjadi korban bencana gempa. Kedua, dugaan penyunatan dana bantuan oleh aparat birokrasi kepada warga korban.
Ketiga, dugaan proyek fiktif terutama dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni dobel alokasi anggaran, ulah kontraktor nakal, serta aparat birokrasi yang korup menjadi salah satu faktor menjamurnya proyek fiktif dalam masa rehabilitasi dan rekontruksi.
Kemudian keempat, dugaan wanprestasi kontraktor atas berbagai macam pekerjaan untuk membangun kembali infrastruktur serta pengadaan sarana dan prasarana pascabencana.
Sedangkan terkait tuntutan, Ampeg mendesak semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan tata kelola yang baik dan penanganan bencana gempa bumi Cianjur bersama para pejuang kemanusian untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas, sekaligus meminimalisir para petualang yang hendak memanfaatkan situasi bencana untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kepentingan politik.
Sementara itu, salah satu orator aksi, Galih Widyaswara mengatakan, tujuan demonstrasi ini yaitu adanya dugaan kejanggalan terkait regulasi anggaran bantuan pemerintah dan pihaknya meminta KPK pusat segera datang dan segera membongkar dugan penyalahgunaan.
“Ke mana adanya bantuan Pemerintah alokasi dana senilai Rp3 M. Kami juga melihat adanya pengadaan jemuran tapi fakta di lapangan belum sesuai, juga permasalahan bantuan sembako kepada masyarakat korban gempa tidak memenuhi prosedur, ke mana hati nurani pemerintah Cianjur? Hari ini kita harus sama-sama peduli jangan dulu pencitraan akan tetapi fokus bekerja berdasarkan kemanusiaan,” paparnya
“Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk para korban gempa yaitu 40%, namun fakta di lapangan bantuan tersebut tidak sampai menjadi pondasi, jangan sampai ada oknum-oknum untuk memperpanjang keuntungan dari adanya donasi dan bantuan sembako untuk korban bencana gempa,” sambung Galih.
Setelah sejumlah orator menyampaikan tuntutannya, selanjutnya perwakilan Ampeg mengikuti audiensi yang dihadiri Asisten Daerah (Asda) 1 Setda Cianjur Arif Purnawan, Kepala BPBD Fatah Rizal dan perwakilan pihak kepolisian.
Arif menyampaikan, Forkopimda Cianjur tidak bisa hadir karena memenuhi undangan dari BNPB. Menurutnya, semua aspirasi akan dikomunikasikan dengan pihak terkait
Setelah aksi tersebut, rencananya Ampeg akan kembali mendatangi Pendopo Cianjur untuk meminta rincian dana bantuan sesuai dengan yang dijanjikan Asda 1.(wan/gie)
