BERITACIANJUR.COM – ALIANSI Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM) mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penggunaan dana penanganan bencana gempa bumi Cianjur. Salah satu yang disoroti yakni terdapat anggaran senilai Rp1.653.090.000 yang digunakan untuk uang lelah.
Salah satu Koordinator Aksi AMCM, Galih Widyaswara menilai, pos anggaran tersebut sangat janggal apalagi tidak dijelaskan siapa saja penerimanya dan hanya ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur.
“Selain nilainya yang sangat fantastis, peruntukkannya juga sangat janggal. Uang lelah itu untuk siapa saja? Kalau benar secara aturan, mengapa hanya ada di BPBD saja dan tidak ada di OPD lainnya? Ingat, yang paling lelah itu para korban gempa Cianjur, selain lelah menunggu haknya yang belum juga diterima, mereka juga lelah harus tinggal lama di pengungsian. Ini kok enak betul uang lelah untuk OPD dari dana donasi, kan pegawai dinas atau badan sudah punya gaji masing-masing atau kenapa tidak dianggarkan saja di APBD Cianjur?” ujarnya kepada beritacianjur.com, Kamis (23/2/2023).
Ia menjelaskan, uang lelah yang digunakan BPBD Cianjur tersebut bersumber dari bantuan keuangan pemda kabupaten/kota dan donasi Kabupaten Cianjur. Seharusnya, sambung dia, ditujukan langsung atau diprioritaskan untuk para korban gempa Cianjur dan bukan untuk uang lelah pegawai BPBD Cianjur yang sudah memiliki upah rutin.
“Berkaitan dengan uang lelah ini, kami jadi mengaitkan program Bupati Cianjur yakni Cianjur Bangkit. Informasi yang kami terima, bupati menunjuk OPD menjadi LO untuk terjun ke setiap desa atau lapangan. Anggaran untuk Cianjur Bangkit ini tidak ada di DPA, padahal kabarnya anggarannya dibebankan ke masing-masing OPD atau LO. Apa itu juga pakai dana donasi? Ini yang sangat janggal,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, bukti Cianjur Bangkit dan program trauma healing yang menggunakan dana donasi berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur yang menghabiskan anggaran sebesar Rp130.000.000.
“Benar-benar sangat janggal. Dana Belanja Tak Terduga (BTT) tidak dimaksimalkan saat tanggap darurat. Sekarang ketika sudah lewat tanggap darurat sibuk pakai anggaran donasi. Semua kejanggalan ini wajib diusut tuntas. Aparat penegak hukum (APH) harus segera turun tangan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Galih juga menyebutkan sejumlah kejanggalan lainnya dalam penggunaan dana donasi gempa Cianjur, antara lain materai Rp599.230.000 (BPBD), rompi lapangan sebesar Rp34.500.000 (BPBD), mamin (makan minum) rapat Rp42.250.000 (BPBD), BBM Rp71.311.000 (BPBD), mamin lapangan Rp63.570.000 (Disbudpar), BBM + uang harian Rp72.240.000 (Dinas Sosial), dll.
“Banyak yang sangat janggal. Contoh saja rompi lapangan Rp34.500.000 di BPBD Cianjur, kenapa harus menggunakan dana donasi? Itu kan bisa dianggarkan dari APBD. Urgensi dengan penanggulangan bencana juga apa? Benar-benar semrawut,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, memberikan dokumen donasi gempa Cianjur yang dinilai masih belum detail, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dianggap mengelabui DPRD Cianjur dan Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM). Benarkah?
Ya, hal tersebut disampaikan salah satu Koordinator Aksi AMCM, Galih Widyaswara. Menurutnya, dokumen yang diberikan perwakilan Pemkab Cianjur kepada DPRD Cianjur dan AMCM tak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat pertemuan di Gedung DPRD Cianjur, Rabu (22/2/2023) lalu.
“Lagi-lagi kami dikelabui oleh para kepala OPD di lingkungan Pemkab Cianjur. Bukan hanya kami, tapi Komisi B DPRD Cianjur juga dibohongi. Kami minta data detail donasi gempa, namun dokumen yang kami terima masih juga tidak detail dan tidak jelas,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Kamis (23/2/2023).
Galih menegaskan, hal tersebut semakin memperkuat adanya indikasi kesemrawutan terkait regulasi dana donasi gempa Cianjur oleh Pemkab Cianjur. Ia juga menilai Pemkab Cianjur lalai dalam penanganan bencana gempa.(gie)
