BERITACIANJUR.COM – AKSI kemanusiaan Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM) masih terus bergulir hingga Rabu (8/2/2023). Selain aksi di depan Pendopo Cianjur, mereka juga melaporkan dugaan penyelewengan bantuan gempa Cianjur berupa uang sebesar Rp3,4 M ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu koordinator aksi, Galih Widyaswara mengatakan, tuntutan Bupati Cianjur mundur berkaitan dengan dialihkannya penanganan gempa Cianjur dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur ke TNI.
“Dialihkannya komando penanganan gempa Cianjur dari bupati ke TNI itu secara tidak langsung menunjukkan kegagalan bupati menangani gempa. Kalau sudah tidak mampu, mending mundur saja,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Rabu (8/2/2023).
Tak hanya itu, pihaknya juga menuntut adanya transparansi anggaran donasi pemerintah dan non pemerintah, serta mengungkap salah satu dugaan korupsi dari segudang dugaan penyelewengan yang terjadi.
“Dari segudang dugaan penyimpangan dalam penanganan gempa Cianjur, hari ini kami mengungkap satu dugaan korupsi sebesar Rp3,4 M lebih, yakni bantuan berupa uang yang berasal dari 11 intansi dan Pemerintah Daerah untuk membantu korban bencana gempa bumi di kabupaten Cianjur, yang tidak tercantum dalam laporan donasi yang dibuat Pemkab Cianjur. Ini sangat janggal, di pemberitaan atau publikasi ada bantuan, tapi kenapa di laporan Pemkab Cianjur tidak ada. Ke mana uangnya?” ungkapnya.
Terkait laporan ke KPK, Galih menyebutkan, laporan dugaan penyelewengan dana donasi gempa oleh salah satu timnya diterima langsung oleh Humas KPK, Rabu (8/2/2023). “Selain aksi unjuk rasa yang akan terus berlanjut, kami juga mengkaji sejumlah dugaan penyelewengan dan dilaporkan ke KPK,” pungkasnya.(gie)
