Dipanggil DPRD, Sekda Cianjur Tak Hadir, DPPKBP3A Masih Belum Berikan Data Insentif Kader Posyandu

Aku percaya kamu
Tapi lagi-lagi kau bohongiku
Kau telah tipu aku…
Entah apa yang merasukimu
Hingga kau tega mengkhianatiku
Yang tulus mencintaimu

BERITACIANJUR.COM – Penggalan lagu bertajuk ‘Salah Apa Aku (Entah Apa yang Merasukimu)’ yang dipopulerkan grup band ILIR 7 di atas, menggambarkan kondisi yang tengah dialami Komisi D DPRD Cianjur. Betapa tidak, beberapa kali minta data kepada DPPKBP3A, namun tak kunjung dapat. Bahkan sebelumnya telak dikibuli karena data yang diberikan kosong. Sudah percaya dan sabar menunggu, namun tetap saja data yang diminta tak kunjung didapat.

Tak sampai di situ, ketika para wakil rakyat sudah meminta Bupati Cianjur untuk mendatangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur, Cecep Alamsyah untuk bisa menjelaskan permasalahan insentif kader posyandu, sang sekda tak menghadiri Rapat Kerja atau Rapat Pimpinan DPRD Cianjur yang digelar Senin (13/6/2022). Salah apa DPRD Cianjur?

Ketua Komisi D DPRD Cianjur, Atep Hermawan Permana membenarkan, data insentif kader posyandu yang diminta kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Cianjur, masih juga belum diterimanya.

“Saat rapat kami minta lagi datanya, kepala dinasnya hanya bilang itu teknis, dan jika ada kader atau media yang mempertanyakan data tersebut, bisa langsung ke dinas,” ujarnya saat ditemui beritacianjur.com di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Cianjur.

Meski di lapangan masih banyak kader yang belum menerima insentifnya selama 5 bulan, Atep menyampaikan, Kepala DPPKBP3A masih ‘keukeuh’ bahwa anggaran tersebut sudah dicairkan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) kader terbaru.

“Intinya kami menyampaikan ke kadis agar permasalahannya bisa diselesaikan. Kalau memang sudah dibayarkan, tolong harus sampai ke penerima berdasarkan SK. Kalau di lapangan ada klaim yang tidak mendapatkan insentif tersebut, tolong ditindaklanjuti. Tolong juga agar anggaran yang disampaikan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran,” paparnya.

Tak hanya itu, terkait anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dalam setiap kegiatan posyandu yang pencairannya tidak lancar, pihaknya akan segera mengecek relisasi anggaran untuk PMT di DPPKBP3A.

“Kita akan cek sampai dengan eksisting bulan ini sudah berapa persen relalisasinya dan alurnya ke mana saja. Jangan sampai insentifnya telat dibayarkan, lalu untuk PMT para kadernya harus memakai dana talangan,” ungkapnya.

Selain soal PMT dan insentif, Komisi D DPRD Cianjur juga mewacanakan untuk segera memanggil Ketua Forum Posyandu Cianjur. “Kita ingin tahu apa sih peran forum. Nanti kita akan bicarakan lagi di komisi terkait rencana untuk memanggil Ketua Forum Posyandu Cianjur,” ucapnya.

Untuk mengonfirmasi permasalahan tersebut, wartawan menemui Kepala DPPKBP3A Cianjur, Heri Suparjo. Namun, saat ditanya terkait data kosong yang diberikan kepada Komisi D, ia enggan berkomentar.

“No comment. Kalau soal insentif kita sudah transfer 4 bulan, lalu PMT kita sudah transfer 5 bulan,” klaimnya.

Terpisah, saat ditanya alasan ketidakhadiran Sekda Cianjur, sang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Purnawan menjawab singkat, sekda tak bisa hadir karena menginstruksikan dirinya untuk mewakili sekda. “Pa Sekda tak bisa hadir karena mewakilkan saya,” pungkasnya.(gie)