BERITACIANJUR.COM – Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Helmi Halimudin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait biaya SD-SMP gratis akan memberikan dampak luar biasa bagi pendidikan di Cianjur,.
Ia menuturkan, total jumlah SMP di Cianjur mencapai 400 lebih dengan 150 di antaranya SMP negeri sedangkan sisanya merupakan SMP swasta.
“Di Cianjur SMP swasta jauh lebih banyak. Dengan biaya yang digratiskan akan ada pemerataan pendidikan. Yang tak tertampung di negeri, bisa masuk swasta secara gratis juga. Tentunya akan meningkatkan partisipasi sekolah,” ujar Helmi, Jumat (30/5/2025).
Ia mengatakan, Disdikpora Cianjur akan secepatnya melakukan sosialisasi agar putusan MK tidak menimbulkan polemik besar, mengingat dalam waktu dekat sudah memasuki penerimaan peserta didik baru.
“Secepatnya kita sosialisasi, sambil menunggu aturan turunannya. Diharapkan sebelum SPMB sudah ada peraturan turunan, mempertegas untuk sekolah elite bagaimana kebijakannya disamakan atau ada klasifikasi yang digratiskan mana saja,” paparnya.
Wajib Ditaati Semua Sekolah
Senada, Kepala Bidang SD Disdikpora Kabupaten Cianjur, Aripin menuturkan, putusan MK terkait SD-SMP gratis harus diikuti semua pihak tanpa ada pengecualian.
“Tentu semua harus ikuti aturannya. Tapi saya harus baca dulu putusannya, apakah final dan mengikat atau ada kebijakan lain,” jelasnya.
Menurut Aripin, untuk tingkat SD di Cianjur tidak akan terlalu menuai polemik sebab jumlah SD swasta tidak terlalu banyak.
“Dari total 1.245 SD di Cianjur, yang swasta hanya sekitar 40 sekolah, sisanya SD negeri. Jadi tidak akan begitu menuai polemik bahkan kemungkinan akan menuai banyak dukungan,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) terkait menggratiskan biaya SD-SMP ternyata menuai pro kontra, salah satunya dari sekolah swasta di Cianjur.
Ketua Forum Sekolah Swasta Kabupaten Cianjur, Dede Muharamsyah tak menampik jika setiap kebijakan pemerintah pasti akan menuai pro kontra dari berbagai pihak.
Ia menyebut, pro kontra tersebut akan selesai jika pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan operasional sekolah.(gap)
