BERITACIANJUR.COM – DIREKTUR Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan mengingatkan Polres dan Itda Cianjur yang tengah mengusut dugaan korupsi dana kapitasi Puskesmas Gekbrong, agar tidak hanya fokus pada tahun anggaran 2022.
Menurutnya, setelah kepolisian dan Itda tuntas menelusuri dugaan penyelewengan dana kapitasi tahun anggaran 2022, maka kedua pihak juga wajib mengusut kejanggalan pada laporan keuangan Puskesmas Gekbrong tahun anggaran 2020 dan 2021.
“Kejanggalannya sudah sangat jelas kok. Mulai dari pernyataan kepala puskesmasnya, pengakuan karyawan yang mengakui dipaksa tanda tangan SPJ bodong, hingga sistem pertanggungjawabannya,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Senin (11/4/2022).
Anton menyampaikan dua alasan mengapa pihak kepolisian dan Itda harus juga mengusut tuntas kejanggalan pada laporan keuangan Puskesmas tahun 2020 dan 2021. Pertama, lanjut dia, muncul pernyataan dari Kepala Puskesmas Gekbrong yang mengatakan SPJ tahun 2020 dan 2021 baru diinstruksikan kepada karyawannya untuk ditandatangani.
“Secara aturan kan SPJ itu harus tuntas tiap tahunnya. Pihak Dinkes Cianjur juga menyatakan laporan keuangan harus beres per tahunnya dan gak mungkin SPJ tahun-tahun lalu baru ditanda tangani sekarang,” terangnya.
Alasan kedua, sambung Anton, jika melihat dari jumlah pendapatan dan belanja pada laporan keuangan Puskesmas Gekbrong. Ia menyontohkan, pada tahun anggaran 2020, pendapatan Puskesmas Gekbrong sebesar Rp2.704.867.732, sedangkan nilai belanjanya lebih besar dari pendapatan yakni sebesar Rp2.779.257.634.
“Hal yang janggalnya, di pos belanja itu kan ada yang buat dana kapitasinya, apakah semuanya dibelanjakan? Padahal kan dana kapitasi itu pasti fluktuatif tergantung dari pasien atau jasa pelayanan. Ini yang harus diusut. Jadi, jangan cuma 2022, usut juga tahun anggaran 2020 dan 2021,” pungkasnya.(gie)
1 komentar