BERITACIANJUR.COM – KETIKA persoalan insentif para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang hingga saat ini masih belum diterima dan adanya kejanggalan terkait besaran insentif para pengurus Forum Posyandu Cianjur, kini muncul permasalahan atau fakta baru. Masalah apa lagi?
Ternyata, selain hak para kader posyandu di sejumlah wilayah di Cianjur yang selama 5 bulan belum mereka terima, anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga tidak lancar. Bahkan para kader kerap menggunakan dana talangan demi kegiatan posyandu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan para balita di daerahnya tetap bisa dihelat.
“Sekarang Juni, sementara anggaran untuk PMT itu baru cair 3 bulan. Jadi seringnya kami talangin sendiri atau dana talangan lain yang bisa dulu dipakai buat PMT. Kan tidak mungkin nunggu cair dulu, karena kegiatan posyandu harus dilakukan tiap bulannya,” ujar salah seorang kader Posyandu di Kecamatan Cilaku yang enggan disebutkan namanya, Rabu (8/6/2022).
Untuk mengonfirmasi terkait hal tersebut, wartawan mencoba menghubungi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKBP3A Cianjur, Muksin Said dan Ketua Forum Posyandu Cianjur, Edi Jubaedi. Namun hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan tanggapan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publilk, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menegaskan, dengan terus bermunculannya permasalahan pada kegiatan Posyandu di Cianjur, ia mendorong agar aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas.
“Ini luar biasa, masalah sebelumnya saja belum selesai, sekarang muncul masalah baru. Terkait PMT ini tak kalah penting loh dari masalah insentif. PMT itu untuk kesehatan balita di seluruh Cianjur. Masa iya Bupati Cianjur, Kepala DPPKBP3A dan pihak terkait lainnya tidak menganggap penting masalah ini? Fatal,” ucapnya.
Sebelumnya, insentif kader posyandu yang tak kunjung diterima para kader di sejumlah wilayah di Cianjur menjadi sorotan publik. Update terbaru, di sebagian wilayah para kader mengaku sudah menerima insentif namun hanya untuk 4 bulan. Sementara di sebagian wilayah lainnya masih belum juga menerima haknya.
Tak hanya soal itu, sebelumnya kejanggalan terkait besaran insentif yang diterima para pengurus Forum Posyandu Cianjur juga menjadi sorotan. Betapa tidak, pernyataan antara Muksin dengan Edi berbeda.
Muksin yang sebelumnya menyebutkan bahwa para pengurus forum yang berjumlah 8 orang masing-masing mendapatkan Rp1 juta perbulannya, namun saat dihubungi kembali belum lama ini meralat pernyataannya tersebut.
“Jadi yang benar itu, Ketua Forum Posyandu insentifnya Rp1.750.000. Untuk Wakil ketua, sekretaris dan bendahara Rp1.500.000. Sedangkan pengurus lainnya Rp1.100.000,” sebutnya saat dihubungi beritacianjur.com, Senin (6/6/2022) lalu.
Hal tersebut dinilai janggal karena berbeda dengan apa yang diakui Edi. Sebagai ketua, Edi mengaku menerima insentif Rp1.250.000 perbulannya. Menurutnya, besaran insentif yang diterima para pengurus forum berbeda-beda dan tergantung jabatannya.(gie)