BERITACIANJUR.COM – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GPNK-RI) turut menyoroti belum jelasnya kepastian jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Cianjur, hasil pilkada serentak 2020 di Jawa Barat.
Ketua GNPK-RI Jawa Barat, Nana Supriatna Hadiwinata menilai, dengan banyaknya dugaan kasus tindak pidana korupsi yang diduga kuat melibatkan Plt Bupati Cianjur sekaligus Bupati terpilih Cianjur, Herman Suherman, ia menduga sebagian masyarakat malah mengharapkan kondisi tersebut.
“Kami segera mengirim surat kepada Mendagri dan Gubernur Jabar, agar pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Cianjur sebaiknya ditunda. Hal itu mengingat banyak persoalan indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran yang diduga kuat dilakukan bupati terpilih saat menjabat plt bupati,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Rabu (5/5/2021).
Penundaan jadwal pelantikan, sambung Nana, perlu dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Pasalnya, jangan sampai baru satu jam dilantik kemudian statusnya menjadi berubah. Seperti diketahui, saat ini laporan pengaduan GNPK-RI terkait dugaan kasus korupsi APBD Cianjur 2019 senilai Rp1,2 T yang diduga kuat melibatkan Plt Bupati Cianjur, tengah dalam proses penanganan penegak hukum.
Nana menegaskan, pihaknya sangat menghargai hasil Pilkada Cianjur 2020, namun pihak berwenang pun perlu memerhatikan proses dugaan penyimpangan yang dilakukan Plt Bupati Cianjur. “Proses penindakan dugaan penyimpangan harus lebih dikedepankan ketimbang pelantikannya,” tegasnya.
Ia mengaku, saat ini GNPK-RI masih terus mengawal proses penanganan laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan atau tindak pidana korupsi yang dilakukan penegak hukum hingga pada tahap ketetapan hukumnya.
“Jika proses penanganan laporan pengaduan diabaikan oleh penegak hukum, maka akan menjadi preseden buruk bagi citra penegak hukum. Kami yakin dan percaya serta sangat mengapresiasi kinerja positif penegak hukum. Salam Antikorupsi,” pungkasnya.(gie)
