oleh

Kepala BPKAD Lempar ke Sekda, Sekda Alihkan ke BKD, Kepala BKD: Gak Nyambung

Kisah Lucu Pejabat Pemkab Cianjur soal Dana Siluman 

Kepala BPKAD Lempar ke Sekda, Sekda Alihkan ke BKD, Kepala BKD: Gak Nyambung

Beritacianjur.com – TEKA-TEKI alokasi Acress senilai Rp9,8 M di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cianjur, yang diduga sejumlah kalangan sebagai dana siluman, masih belum terungkap.

Ya, setelah dugaan dana siluman menguat dan ramai diperbincangkan publik, Kepala BPKAD Cianjur, Dedi Sudrajat selalu bungkam saat diwawancara wartawan. Bahkan, saat ditanya wakil rakyat pada rapat di Gedung DPRD pun Dedi tak memberikan penjelasan detail.

Sudah tiga kali pertemuan, wartawan tak berhasil menggali informasi dari Dedi. Namun untuk pertemuan terakhir di Gedung DPRD, Rabu (20/11/2019) malam, Dedi tak sepenuhnya bungkam. Ia menyarankan wartawan untuk mewawancarai Sekda Cianjur, Aban Subandi sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dengan Pak Sekda aja, kan ketua TAPD,” jawabnya singkat sambil berlalu menuju mobil dinasnya.

Pada saat pelantikan 375 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Cianjur, di Pancaniti Komplek Pemkab Cianjur, Kamis (21/11/2019) siang tadi, wartawan mencoba mengikuti saran Dedi untuk mewawancarai Sekda.

Sayang, Aban pun enggan berkomentar dan bersikap sedikit lucu karena menyarankan wartawan untuk menanyakan terkait Acress Rp9,8 M di RKA BPKAD, kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Cianjur, Tohari Sastra yang pada hari itu dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. “Langsung aja ke Pak Tohari,” kata Sekda Cianjur, Aban Subandi kepada beritacianjur.com singkat.

Untuk memastikan hal tersebut, wartawan pun langsung mengonfirmasi Tohari. Ia mengatakan, permasalahan acress tak bisa dijelaskannya karena tidak nyambung. “Waduh gak nyambung. Saya gak bisa menjelaskan karena nanti takutnya salah. Kalau soal mutasi dan rotasi tadi baru saya bisa jelaskan,” ucapnya.

Baca Juga  Setelah Tantang Plt Bupati Adu Data, Direktur BC Segera Laporkan Pemfitnah

Menanggapi kelucuan tersebut, Direktur Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai kualitas Sekda Cianjur diragukan. Pasalnya, sebagai sekda dan juga Ketua TAPD, seharusnya Aban bisa menjelaskan terkait acress secara langsung atau langsung menginstruksikan Kepala BPKAD untuk bisa memberikan penjelasan.

“Luar biasa, kalau pada bungkam dan saling lempar tanggung jawab seperti ini, alokasi acress Rp9,8 M ini benar-benar siluman alias gaib, karena tak ada yang bisa menjelaskan,” jelasnya.

Terkait Dedi yang selalu bungkam, sebelumnya Anton menilai sikap seperti itu mengundang kecurigaan. Pasalnya, jika acress senilai Rp9,8 M tersebut tidak bermasalah dan sudah sesuai aturan, seharusnya Dedi bisa dengan santai menjelaskan secara detail tanpa harus lempar tanggung jawab.

“Ya aneh kalo Kepala BPKAD selalu menghindar dari pertanyaan wartawan. Makin bungkam makin mengundang curiga jika anggaran itu memang dana siluman, karena kalau memang sudah sesuai, kenapa harus bungkam dan menghindari wartawan,” katanya.

Ia menduga, pihak BPKAD secara sengaja memasukkan ‘anggaran siluman’ dalam belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp 9,842 M. Jika dilihat dari kode rekening 5.1.1.02.06, anggaran yang disimpan yakni diperuntukkan tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS di BPKAD yang menduduki jabatan Acress.

“Pertanyaannya, jabatan apa Acress di BPKAD yang menerima tunjangan kinerja Rp 9,842 M? Siapa orang yang menerima tunjangan sebesar itu?” tuturnya.

Ia menilai, seharusnya anggaran acress adalah anggaran belanja pegawai di setiap SKPD untuk mengakomodir kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai. Besarnya anggaran acress, maksimal sebesar 2,5% dari total anggaran belanja pegawai di SKPD untuk gaji pokok dan tunjangan.

“Seharusnya penganggaran acress itu ada di pos belanja pegawai di setiap SKPD bukan hanya di BPKAD saja, karena menurut aturan, acress diperuntukkan mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, pangkat dan tunjangan keluarga serta adanya mutasi pegawai,” jelasnya.

Baca Juga  Ini Kumpulan Data & Fakta Kasus Dugaan Korupsi Kantor Kecamatan Cugenang

“Kalau yang dilakukan oleh BPKAD dengan mencantumkan anggaran acress sebesar Rp 9,842 M dalam belanja tunjangan kinerja BPKAD, ini jelas-jelas sebuah kesengajaan untuk mencairkan uang Negara dengan alasan acress. Ini tidak bisa dibiarkan, dan Banggar DPRD yang saat ini tengah membahas RKA APBD 2020 jangan membiarkan tindakan korup seperti ini terjadi,” sambungnya. 

Tak hanya itu, lanjut Anton, kejanggalan tersebut menjadi salah satu bukti jika penyusunan RKA dilakukan tanpa mematuhi aturan perundang–undangan, salah satunya Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020. Padahal, Kepala BPKAD Cianjur, Dedi Sudrajat yang juga sebagai pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), merupakan pihak yang mengesahkan RKA dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Masa RKA dinas atau badan yang dipimpin pejabat yang mengesahkan RKA dan DPA dari setiap OPD isinya salah. Kita jadi bertanya, ini salah karena tidak tahu aturan atau disengaja? Mungkin kalau ketahuan lanjut terus ke pencairan, tapi kalau ketahuan bilang salah ketik,” pungkasnya.(gie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Timeline