BERITACIANJUR.COM – PELIMPAHAN komando penanganan gempa Cianjur dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur ke Komandan Korem (Danrem) 061/Suryakancana Kodam III Siliwangi, Brigjen Rudy Saladin, menuai reaksi dari Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM).
Salah satu koordinator AMCM, Galih Widyaswara menilai, pelimpahan tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa Bupati Cianjur, Herman Suherman sebagai orang nomor satu di Lingkungan Pemkab Cianjur, gagal dalam penanganan gempa Cianjur.
“Ini bukti nyata, bupati sudah gagal sehingga akhirnya penanganan gempa dilimpahkan. Kita masih ingat pernyataan Kepala BNPB bahwa gempa Cianjur ini bencana daerah, dan komando ada di bupati. Tapi sekarang malah dilimpahkan, artinya sudah gagal,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Rabu (1/2/2023).
Galih menegaskan, banyak dugaan kejanggalan dalam penanganan gempa Cianjur. Alhasil pihaknya akan terus mengawal agar semua dugaan kejanggalan bisa diusut tuntas dan semua hak korban gempa bisa dipenuhi.
Sementara itu, pelimpahan komando penanganan gempa Cianjur tersebut diketahui dari akun Instagram Bupati Cianjur, Herman Suherman. Dalam videonya, Kepala BNPB, Suharyanto memimpin rapat di Pendopo Cianjur.
Dalam video tersebut, Suharyanto mengatakan, di Cianjur dengan 2,7 juta penduduk tidak mudah dan ada sejumlah kelompok masyarakat yang berkicau tidak enak yang menyebabkan kerja tidak enak.
“Ada suara-suara tidak baik, ini semuanya kita bereskan. Bukan atasi jangka pendek tapi harus strategi jangka depan dan menengah. Nah hasil keterangan analisa, pengalaman, semua yang di ruangan ini diundang yang nanti akan mengatasi penanganan pasca gempa khususnya pembangunan rumah-rumah masyarakat,” jelasnya.
Satgas yang akan dikendalikan Danrem, sambung dia, tidak hanya berkaitan dengan pembersihan puing-puing, namun semuanya terkait pembangunan rumah dan lain-lain harus di bawah kendali satgas.
“Ini sudah jadi keputusan saya, tolong semuanya ikuti. Pemda sifatnya hanya mendukung apa-apa yang dikerjakan oleh satgas. Di manapun kepala daerah itu tidak ada yang 100 persen senang, pasti ada yang bersebrangan. Mudah-mudahan kalau TNI di depan, kalau ada yang demo dihadapi Danrem dibantu polisi, jadi tidak enak sendiri. Saya menyampaikan ini berdasarkan Undang-Undang, bukan melangkahi bupati,” katanya dalam video.(gie)
