BERITACIANJUR.COM – KETIDAKJELASAN dana donasi gempa Cianjur, tercermin ketika melihat dokumen yang disampaikan pihak eksekutif atau para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, pada rapat yang dihelat di Gedung DPRD Cianjur atas desakan Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM) kemarin (22/2/2023).
Hal tersebut dilontarkan oleh salah satu tokoh AMCM, Asep Toha, Kamis (23/2/2023). Kepada beritacianjur.com, pria yang karib disapa Asto ini mengungkap 6 kejanggalan pada donasi gempa Cianjur.
Pertama, Asto mengatakan, pada data rekapitulasi penggunaan bantuan keuangan (bankeu) dan donasi tahun anggaran 2023, jumlah total pendapatan Rp62,1 miliar lebih. Di sana tertulis pendapatan dan pengeluaran yang sifatnya mandatory (wajib, red) Rp1 miliar dan dalam pengeluaran pun jumlahnya Rp1 miliar.
“Tetapi pada rincian penggunaan donasi yang mandatory itu Rp826,4 juta. Pertanyaannya, yang Rp173,5 juta itu mandatory dari pemda mana?” ungkap Direktur Politic Social and Government Studies (Poslogis).
Kedua, ia menjelaskan terkait belanja. Per 1 Februari dituliskan belanja bantuan keuangan dan donasi sebesar Rp18,3 M. Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Cianjur Ahmad Danial, sambung Asto, anggaran tersebut sedang dan akan digunakan. Sementara pada website Pemkab Cianjur per 17 Februari 2023, total pengeluaran sudah mencapai Rp18,9 M.
“Anehnya lagi, pada data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cianjur yang disampaikan ke DPRD, sampai tanggal 27 Januari 2023 pengeluaran donasi Rp4,246 miliar. Pertanyaannya, total pengeluaran yang benar itu yang mana? Apakah Rp18,3 M, Rp18,9 M, atau Rp4,246 M?” tegasnya.
Ketiga, Asto menjelaskan terkait jumlah pendapatan bankeu dan donasi. Pada data per tanggal 27 Januari yakni Rp61,8 M, kemudian per tanggal 1 Februari Rp62,191 M, sementara data dari Bapenda Cianjur per tanggal 22 Februari Rp33,5 M. “Jadi yang benar total penerimaan bankeu dan donasi itu yang mana?” katanya.
Keempat, ia mengungkap terkait dana Biaya Tak Terduga (BTT). Berdasarkan pernyataan Kepala BKAD Cianjur, lanjut Asto, BTT tahun 2023 sebesar Rp13 M, sedangkan pada Perda Nomor 6 tahun 2023 tentang APBD pada Pasal 10 tertulis Rp43,9 M dan terbilangnya Rp15 M. “Ini juga tidak jelas, yang benar yang mana?” ucapnya.
Kelima, Asto membahas terkait belanja tenda yang tersebar, ternyata hasil pantauan ke lapangan oleh teman-teman AMCM berbeda dengan jumlah data tertulis yang disajikan Pemkab Cianjur.
Keenam, Asto memaparkan, terlihat sangat jelas tidak adanya perencanaan yang matang bagaimana hasil analisa kebencanaan, sebagaimana amanat PP 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada pasal 6 ayat 2, lanjut dia, perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
“Sebab jika analisanya matang, tidak ada istilah perencanaan yang terkesan serampangan. Sudah tergambar jelas berapa total anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan bencana yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam penanganannya,” jelasnya.
Berkaitan dengan 6 hal yang krusial tersebut, Asto menegaskan, pihaknya menyampaikan kepada DPRD Cianjur agar membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal eksekutif dalam penanganan gempa ini.
“Agar Pemda fokus dalam penanganan gempa. Dana donasi tidak menjadi dana bancakan yang pada akhirnya berpotensi dikorupsi, kemudian percepatan penanganan bencana terwujud dengan baik dan pemda transparan dalam mengelola anggaran bantuan keuangan serta donasi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pertemuan bertajuk ‘Transparansi Dana Donasi Gempa Cianjur” antara massa Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM) dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dimediasi Komisi B di Gedung DPRD Cianjur, Rabu (22/2/2023), berakhir ricuh.
Kekecewaan massa AMCM bermula ketika mereka meminta rincian dana donasi gempa Cianjur secara detail, namun para kepala OPD salah satunya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Cianjur, Ahmad Danial dinilai hanya menyampaikan data global.
Salah satu Koordinator AMCM, Galih Widyaswara menegaskan, kekecewaan massa sangat wajar, pasalnya permintaan rincian atau data detail donasi gempa bukan kali pertama, namun sudah diajukan sejak aksi dan audiensi pertama di Pendopo Cianjur.
“Kinerja dan kredibilitas para kepala OPD ini dipertanyakan. Logika, judul pertemuannya saja transparansi donasi, masa iya tidak menyiapkan data detail. Ini hanya cukup membawa selembar kertas. Bapak-bapak damang? Ingat, sangat wajar kami kecewa, karena data tersebut sudah kami minta sejak awal aksi,” ujarnya kepada beritacianjur.com di Gedung DPRD Cianjur, Rabu (22/2/2023)
Menurutnya, sulitnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur memberikan data detail terkait dana donasi gempa kepada AMCM dan DPRD Cianjur, semakin memperkuat dugaan penyimpangan dalam penanganan gempa Cianjur.(gie)
