BERITACIANJUR.COM – FENOMENA hilangnya foto Wakil Bupati (Wabup) Cianjur, Tb. Mulyana Syahrudin dan hanya terpajang foto Bupati Cianjur, Herman Suherman di sejumlah tempat dan di berbagai acara pemerintahan, semakin jelas. Kok bisa?
Sebenarnya, kondisi ini sudah tercium sejak lama. Namun kembali ramai diperbincangkan ketika muncul dugaan bahwa sejumlah kepala puskesmas menurunkan foto wabup di kantornya masing-masing. Diduga hal tersebut merupakan instruksi pimpinan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur.
Belum tuntas dengan dugaan tersebut, wartawan juga menemukan kejanggalan yang sama pada acara Pawai Helaran Budaya beberapa waktu lalu. Pada spanduk yang dibawa oleh masing-masing peserta pawai setiap kecamatan, tak terlihat adanya foto wabup. Foto yang dipamerkan hanya foto bupati dan camat.
Tak selesai sampai di sana, wartawan ingin memastikan apakah hanya di puskesmas dan di acara pawai? Fakta di lapangan, ternyata di sejumlah kelas sekolah dan kegiatan Desa Manjur pun tak ada foto wabup terpasang. Bahkan, baligho HUT RI di sejumlah sekolah ataupun instansi pemerintahan, foto yang dipasang hanya ada bupati dan kepala opd atau kepala sekolah.
Terbaru, pada acara HUT RSUD Pagelaran ke-6, Kamis (25/8/2022), foto wabup tak dipasang baik pada backdrop acara di panggung maupun spanduk promosi acaranya. Foto yang dipajang hanya Bupati Cianjur dan Dirut RSUD Pagelaran Cianjur.
Menanggapi sejumlah informasi tersebut, anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Golkar, Muhammad Isnaeni sangat menyesalkan. Menurutnya, bagaimanapun, sebuah pemerintahan daerah diwakili bupati dan wakilnya.
Terkait kabar adanya penurunan foto wabup di sejumlah puskesmas dan sekolah, ia mengaku sangat kecewa dan mengimbau kepada para kepala puskesmas ataupun para kadis untuk memasangkan kembali foto wabup.
“Ingat, dulu waktu kampanye juga kan barengan dan menjadi satu kesatuan. Saya imbau agar mereka memasangkan kembali foto wabup. Jangan takut ada matahari kembar, matahari hanya satu, dan kita di Cianjur semuanya sudah tahu bupatinya itu Pak Herman Suherman dan wakilnya Pak Tb. Mulyana Syahrudin, tidak akan tertukar,” ujarnya kepada beritacianjur.com belum lama ini.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada sejumlah pihak jangan terbawa suasana politis dan tetap mengacu kepada aturan yang berlaku.
“Lihat Pak Presiden, foto wakilnya tetap dipasang, begitupun Pak Gubernur yang juga melibatkan wakilnya. Bahkan di daerah lain juga sama. Justru saya sekarang melihat di teman-teman dinas, fotonya itu Pak Bupati dan di bawahnya foto kepala dinas. Pertanyaannya, sejak kapan kepala dinas menjabat wakil bupati?” tegasnya.
Sementara itu, terkait spanduk Pawai Helaran Budaya yang dibawa masing-masing kecamatan tanpa memajang foto wabup, Camat Naringgul, Ijuh Sugandi awalnya menegaskan, semua desain dan karya yang dipamerkan dalam pawai merupakan hasil karya tim Naringgul. Namun saat ditanya tanpa ada foto wabup, itu hanya sebuah kesalahan atau tidak terkoreksi olehnya.
“Di Pawai itu murni dari Naringgul. Kebetulan Naringgul memiliki potensi anak-anak muda dan kami angkat di pawai helaran budaya. Soal tidak ada foto wabup, itu karena tidak terkoreksi dan tidak ada yang instruksi,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan pada acara pawai helaran budaya beberapa waktu lalu, hampir semua peserta pawai terutama perwakilan kecamatan tidak memajang foto wabup pada spanduknya. Apakah semuanya hanya kesalahan saja atau memang sengaja?
Menanggapi semua hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, fenomena hilangnya foto wabup semakin memperlihatkan isu keretakan antara bupati dan wakilnya kepada publik.
“Kalau tidak adanya foto wabup itu hanya di satu instansi, mungkin itu hanya kesalahan atau ketidaksengajaan. Tapi jika serempak di semua instansi dan terjadi di setiap acara, dugaan kuatnya itu ada instruksi. Ini lucu dan tidak terpuji,” katanya.
Benar tidak benar, sambung Anton, Bupati Cianjur seharusnya tidak diam saja melainkan harus segera merespon agar fenomena buruk ini segera diperbaiki.
“Pak Bupati harus ingat dengan semboyan terkenal dari Presiden Soekarno, “Jas Merah”, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pak Bupati harus ingat, dari awal tidak sendiri. Sekali lagi, jangan lupa sejarah,” ucapnya.
Jika kondisi ini dibiarkan terus, Anton menegaskan, jangan salahkan publik jika menduga semua yang terjadi merupakan langkah politis bupati menuju Pilkada 2024.
“Ya jika foto wabup hilang di sejumlah tempat, wajar jika mikirnya bukan hanya isu retak, tapi isu menyingkirkan lawan politik pada Pilkada 2024 nanti. Soal isu retak kan sudah tercium sejak lama. Semua kewenangan dan posisi wabup terkesan dihabisi. Jika ini tidak benar, bupati harus menunjukkannya kepada publik,” tutupnya.(gie)
