Pegi Setiawan Bebas, PN Bandung: Penetapan Status Tersangka Dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum

BERITACIANJUR.COM – Setelah drama persidangan yang panjang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung akhirnya menyatakan bahwa Pegi Setiawan alias Perong dinyatakan bebas.

“Mengadili, mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan beserta surat lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” ujar Hakim PN Bandung, Eman Sulaeman saat membacakan putusan sidang praperadilan, Senin (8/7/2024).

Berdasarkan hasil tersebut, PN Bandung pun meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Pegi dari tahanan.

“Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan sesuai azas hukum. Menyatakan surat penetapan tersangka batal secara hukum,” paparnya.

“Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan dan membebaskan pemohon dari tahanan,” tambahnya.

Berikut Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pegi Setiawan

Hakim Eman menyatakan, sebagaimana fakta di persidangan bahwa tidak ditemukan bukti satupun, pemohon dalam penyidikan yang dilakukan termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Eman juga menyatakan, pemohon telah diperiksa sebagai tersangka sebagaimana berita acara pemeriksaan Pegi Setiawan alias Perong tertanggal 22 Mei 2024 dan 12 Juni 2024.

Selain itu, hakim tidak sepakat dengan dalil termohon dan ahli dari termohon yang berpendapat bahwa penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti, serta tidak harus ada pemeriksaan calon tersangka lebih dahulu.

Menurut Eman, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.

Baca Juga  Diiringi Isak Tangis dan Amukan Si Jago Merah, Ini Peristiwa pada Hari Jadi Cianjur ke-343

Karena hal tersebut jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 16 Maret 2015, telah memberikan saran tambahan selain dua alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka lebih dahulu.

Hal tersebut semata-mata bertujuan memberikan transparansi dan asasi seseorang, agar sesudah ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang

dengan dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *