BERITACIANJUR.COM – TAK hanya mengawal komitmen keseriusan DPRD Cianjur menggunakan hak interpelasi, para pelanggan PDAM Tirta Mukti Cianjur juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyelewengan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur ke PDAM.
Perwakilan pelanggan PDAM yang pekan lalu turut menggeruduk Gedung DPRD, Abdurrahman menilai, menjadi sangat ironis ketika selama ini PDAM mendapatkan kucuran dana miliaran rupiah setiap tahunnya, namun pelayanannya masih sangat buruk. Menurutnya, dengan kondisi tersebut, maka dugaan korupsi atau penyelewengannya sudah sangat kuat.
“Kami mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan juga. Keinginan kami sebagai warga ataupun pelanggan sangat sederhana. Selain adanya perbaikan pelayanan, dugaan penyelewengannya pun harus segera terungkap,” ujar pria yang karib disapa Kang Oman kepada beritacianjur.com, Selasa (12/1/2021).
Persis dengan sederhananya keinginan pelanggan PDAM, menurut Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, cara mengungkap dugaan penyelewengan di PDAM pun sederhana. Caranya, sambung Anton, cek besaran penyertaan modal ke PDAM tiap tahunnya, lihat hasil audit BPKP atas kinerja dan keuangan setiap tahun, lantas kroscek dengan plan bisnis yang dibuat oleh PDAM saat mengajukan penyertaan modal setelah itu bandingkan dengan hasil pekerjaan dan pelayanan PDAM di lapangan.
“Kalau benar digunakan untuk belanja atau pembangunan, tinggal lihat saja hasilnya, lihat juga sudah ada berapa sambungan air barunya. Sudah jelas kok, adanya reaksi dari pelanggan PDAM tentang pelayanan buruk padahal kucuran dana tiap tahunnya sangat besar, semakin memperkuat kejanggalan di lingkungan PDAM,” tegasnya.
Sama seperti keinginan pelanggan PDAM, CRC juga menilai, baik DPRD maupun aparat penegak hukum harus segera serius menangani permasalahan besar di PDAM ini. Selain demi menciptakan pelayanan yang baik oleh PDAM bagi pelanggannya, hal tersebut juga demi memberantas upaya jahat dalam membobol uang Negara.
“Berungkali saya sampaikan, adanya BUMD itu harusnya berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukannya menghabiskan uang Negara tak jelas tapi pelayanannya masih buruk. Dugaan penyelewengannya sudah sangat kuat kok, tinggal keseriusan DPRD dan aparat penegak hukum saja menanganinya,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, setelah adanya puluhan pelanggan PDAM Tirta Mukti Cianjur menggeruduk Gedung DPRD Cianjur pekan lalu, kasus dugaan korupsi kegiatan penyertaan modal dari Pemkab Cianjur ke PDAM semakin panas menjadi perbincangan sejumlah kalangan. Bahkan, kini para pelanggan menyatakan bakal mengawal terus keseriusan dan komitmen para wakil rakyat.
Perwakilan pelanggan PDAM yang turut hadir ke DPRD, Abdurrahman mengucapkan terima kasih kepada 4 fraksi yakni Gerindra, PKB, Demokrat dan PKS, yang sudah lebih awal menyatakan kesungguhannya terkait rencana menggunakan hak interpelasi usut tuntas dugaan penyertaan modal daerah. Selain itu, ia juga mempertanyakan fraksi-fraksi lainnya yang masih adem ayem.
“Alhamdulillah sudah ada 4 fraksi yang sungguh-sungguh. Fraksi lainnya ke mana ya? Ini masalah serius yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang buruk, belum lagi ada dugaan penyelewengannya. Aneh jika ada wakil rakyat yang masih adem ayem,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Senin (11/1/2021).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan mengaku mengapresiasi terhadap keberanian warga atau pelanggan PDAM yang sudah lantang menyampaikan tuntutannya. Pihaknya sangat mendukung niat baik warga dalam mengawal keseriusan para anggota DPRD menggunakan hak interpelasi.
“Keberanian mereka sangat positif dan patut didukung semua pihak. Ini benar-bener masalah serius. Bukan sekadar pelayanan publik, tapi juga persoalan adanya potensi kerugian uang Negara dengan nilai fantastis. Soal peran wakil rakyat, kondisi saat ini juga sekaligus menguji kapasitas dan kepedulian wakil rakyat terhadap keresahan rakyatnya. Kalau diem-diem bae, rakyat bisa menilai sendiri,” ungkapnya.
Meski fraksi yang saat ini sudah menyatakan keseriusannya terdiri dari partai oposisi, namun dengan tegas Anton menilai, permasalahan dugaan kebobrokan di lingkungan PDAM ini terlepas dari kontestasi Pilkada Cianjur yang sudah kelar. Menurutnya, masalah yang menguji kepantasan kepemimpiman Dirut PDAM ini benar-benar murni terkait masalah BUMD yang diduga tidak sehat dan bermasalah.
“Ini tak ada kaitannya dengan persoalan pilkada. Namun ini persoalan pelayanan publik sekaligus menguji peran, tugas dan fungsi seorang wakil rakyat. Ingat, selain berperan dalam pembuatan produk hukum, seorang wakil rakyat juga harus mengawal produk hukum yang sudah dibuat, termasuk masalah penyertaan modal daerah ke PDAM ini. Kita lihat saja nanti, wakil rakyat yang mana yang hanya memilih diam saat sidang soal rakyat,” ppungkasnya.(gie)
