BERITACIANJUR.COM – TAK hanya manajemen RSUD Cianjur yang menjadi sorotan publik, program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cianjur pun dipertanyakan. Hal itu terjadi setelah adanya pengakuan mengejutkan dari orangtua balita penderita gizi buruk yang masih harus mengeluarkan biaya pengobatan. Kok bisa?
Ya, Senin (14/6/2021) siang, beritacianjur.com melihat langsung kondisi Muhamad Bayu (20 bulan) balita asal Desa Tanjung Sari, Kecamatan Agrabinta, Cianjur. Anak keempat dari pasangan Ahmidin dan Alissa tersebut terlihat tergolek lemas saat dirawat di Ruangan Aromanis B RSUD Cianjur karena menderita gizi buruk.
Sang ibu, Alissa (31) mengaku harus menebus obat sebesar Rp168.000. Baginya, biaya tersebut sangat berat apalagi hingga saat ini ia belum menerima bantuan berupa uang dari Pemkab Cianjur.
“Biaya rumah sakitnya ditanggung oleh BPJS, tapi tetap saja ada obat yang harus ditebus. Setahu saya sih yang mengurus BPJS itu dari pihak desa. Kalau soal bantuan berupa uang dari pemerintah memang belum ada,” ujarnya kepada beritacianjur.com.
Saat ditanya terkait biaya sehari-hari selama dirawat di RSUD Cianjur, Alissa mengaku mendapatkan bantuan dari saudara, sejumlah organisasi sosial dan pemerintah desa. “Alhamdulilah untuk biaya sehari-hari mah ada yang menyumbang dari saudara, organisasi dan desa,” akunya.
Sementara itu, salah seorang Staf Bagian Umum RSUD Cianjur, Direis Rahma belum berkenan memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Pihaknya hanya mengatakan akan mengecek ke ruangan Bayu dan kepada pihak keluarga.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar menilai, kondisi tersebut merupakan kebiadaban oknum manajemen RSUD Cianjur. Penderita gizi buruk yang sudah jelas terlahir dari keluarga tidak mampu, sambung dia, masih harus dibebani biaya obat.
“Ini biadab, Harusnya semuanya ditanggung oleh pemerintah. Ini menandakan bahwa bupati, wabup, wakil rakyatnya, tidak pernah menengok kondisi rakyatnya, khususnya Bayu yang menderita gizi buruk,” katanya.
Pria yang karib disapa Ebes menegaskan, kondisi tersebut sangat dipertanyakan, pasalnya Pemkab Cianjur menggelontorkan Rp20 M untuk penanganan gizi buruk. “Anggarannya dikemanakan? Program 100 hari kerjanya seremonial, tapi tidak dibuktikan dengan tindakan yang konkret. Pengakuannya sudah jelas, tidak ada pejabat yang menjenguk dan membantu keluarga Bayu,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Ebes juga menyoroti janji manis dari Wakil Bupati Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin, yang akan menanggung semua biaya pengobatan penderita gizi buruk, namun faktanya nol besar.
“Janji wabup itu diliput banyak media termasuk media nasional. Janjinya manis, tapi faktanya nol besar. Hei para pejabat, jangan hanya mementingkan diri sendiri dan jangan hanya janji-janji saja. Pemkab Cianjur harus bertanggung jawab,” pungkasnya.(dra/gie)
