BERITACIANJUR.COM – Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) terkait menggratiskan biaya SD-SMP ternyata menuai pro kontra, salah satunya dari sekolah swasta di Cianjur.
Ketua Forum Sekolah Swasta Kabupaten Cianjur, Dede Muharamsyah tak menampik jika setiap kebijakan pemerintah pasti akan menuai pro kontra dari berbagai pihak.
Ia menyebut, pro kontra tersebut akan selesai jika pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan operasional sekolah.
“Setiap kebijakan ada plus minus, nanti juga akan ada pro-kontra. Apakah pemerintah bisa mengakomodir atau tidak. Kalau tidak maka akan memberatkan sekolah, tapi kalau terpenuhi maka tidak akan ada konflik apapun,” ujar Dede, Jumat (30/5/2025).
Ia pun akan menunggu dulu kebijakan turunan dari pemerintah terkait putusan tersebut. “Menunggu dulu aturan turunan putusan MK ini, apakah dengan penambahan bos dengan besaran sesuai analisa kebutuhan atau tidak,” terangnya.
Senada, Kepala SMP Al-Azhar Cianjur, C Saripudin mengatakan, kebijakan tersebut dinilai akan memberatkan pihak sekolah, terutama sekolah swasta dengan grade atau klasifikasi biaya tinggi di setiap wilayah.
“Agak berat juga dengan kebijakan ini. Apalagi kami punya grade tersendiri. Program kami juga berbeda yang terjamin kualitasnya. Dan saya rasa sekolah swasta lain yang sudah maju, apalagi sekolah internasional juga bingung serta berat dengan kebijakan ini,” ungkapnya.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, akan lebih tepat jika menyasar sekolah swasta yang masih berkembang, sehingga bisa terwujud pemerataan pendidikan di Cianjur.
“Kalau SMP swasta yang berkembang mungkin tepat, supaya ada standarisasi pendidikan di Cianjur,” imbuhnya.
Pihaknya akan menunggu kebijakan lebih lanjut dari pengurus Al Azhar pusat aturan lainnya pasca-putusan MK. “Kita tunggu dulu bagaimana pembicaraan lanjutannya,” tandasnya.(gap)
