oleh

Selain Plt Bupati dan Istri, Ini Sejumlah Pihak yang Terancam Minimal 4 Tahun Penjara

Beritacianjur.com – Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dan istrinya, Anita Sincayani disebut-sebut terancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 M.

Namun ternyata, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center, Anton Ramadhan menyebutkan, tak hanya Plt Bupati dan istri saja, namun sejumlah pihak lainnya pun terancam pidana yang sama. Benarkah?

Ya, menurut Anton, hal tersebut berpotensi terjadi karena pada kasus dugaan pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang, melibatkan banyak pihak. Dimulai dari dugaan keterlibatan Plt Bupati saat menjabat Dirut PDAM, yang diduga menggunakan dana perusahaan untuk kegiatan penghitungan nilai tanah dan bangunan milik sang istri, proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembebasan lahan hingga proses pencairan biaya ganti rugi Rp4 M ke tangan istri Plt Bupati, Anita Sincayani.

Terkait ancaman pidana, Anton menyebutkan, semua pihak terancam dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Pada pasal tersebut disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 M.

“Dugaan adanya rekayasa, pelanggaran hukum dan mark up atau korupsinya sudah sangat kuat. Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang ini hampir mirip dengan yang terjadi di Tarakan. Pasal yang dipersangkakan juga sama. Di Cianjur, jumlah pihak yang terlibat relatif lebih banyak,“ ujarnya kepada Pelita Baru, Minggu (24/11/2019).

Baca Juga  Inikah Contoh Social Distancing Para Pejabat di Pendopo Cianjur?

Di Tarakan, sambung Anton, mantan Wakil Walikota Tarakan bersama dua tersangka lainnya ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penggelembungan atau mark up pembebasan lahan fasilitas kantor Kelurahan Karang Rejo, tahun anggaran 2014-2015 di APBD Tarakan.

“Kasus mark up pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang dengan di Tarakan ini hampir sama. Selain mantan wakil walikota yang mengatur semua proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian semua, ada dua orang lainnya yang jadi tersangka karena berperan sebagai orang yang namanya dalam proses pengadaan lahan, dan ada juga yang merupakan penilai,“ ungkapnya.  

Selain Plt Bupati dan istri, secara rinci Anton menyebutkan sejumlah pihak lainnya yang terancam pidana, antara lain Sekda Cianjur Aban Subandi, Kepala BPKAD Cianjur Dedi Sudrajat, mantan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Cianjur Akos Koswara, mantan Camat Cugenang Dadan Ginanjar, mantan Pimpinan Bjb Cabang Cianjur Mulyana, KJPP Asrori serta panitia pengadaan tanah.

Anton berharap, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar bisa segera mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang. “Di Tarakan saja bisa diungkap, artinya kasus di Cianjur juga tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa kali mencoba mengonfirmasi langsung, namun Plt Bupati selalu bungkam. Termasuk sang istri, Anita Sincayani yang hanya mengatakan tidak tahu saat diwawancara wartawan belum lama ini.(gie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Timeline