BERITACIANJUR .COM – MASALAH politisasi penyaluran zakat dan dugaan politisasi perekrutan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap kecamatan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Cianjur, tak hanya menjadi sorotan publik, namun juga membuat resah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cianjur.
Ketua MUI Cianjur, Drs. KH. Abdul Rauf menegaskan pihaknya akan segera menemui pimpinan Baznas Cianjur dan Bupati Cianjur, Herman Suherman. Menurutnya, Baznas harus difungsikan sesuai Undang-Undang atau aturan yang berlaku dan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik.
“Sesuai peran MUI, kami menemui itu untuk meminta klarifikasi pimpinan Baznas Cianjur sekaligus memberikan saran dan nasihat. Ini sudah menjadi isu nasional dan citranya sudah negatif, harus segera diperbaiki. Terkait menemui Bupati Cianjur, karena beliau juga sebagai pembina di Baznas,” ujarnya saat dihubungi beritacianjur.com, Sabtu (19/2/2022)
Ia mengatakan, jika dijalankan secara profesional dan sesuai dengan syariah, peran Baznas sangat penting dan luar biasa, salah satunya dalam mengentaskan kemiskinan. Maka pihaknya sangat berharap Baznas bisa segera memperbaiki kinerja dan citranya karena peristiwa tersebut bisa menurunkan kepercayaan umat terhadap Baznas.
“Kami sangat khawatir kejadian ini bisa menurunkan kepercayaan umat. Maka Baznas harus bertanggungjawab. Tak hanya sekadar memberikan klarifikasi, namun jika semua pemberitaan itu benar, maka harus berjanji dan bisa meyakinkan dan membuktikan terhadap masyarakat bahwa Baznas Cianjur masih bisa dipercaya,” paparnya.
Terlepas dari adanya pemberitaan terkait politisasi penyaluran zakat, ia menegaskan tetap meyakini bahwa Baznas sudah menjalankan pendistribusian atau penyaluran zakat tepat sasaran dan sesuai syariah.
“Jadi, kami yakin kalau persoalan penyalurannya kepada mustahiq, sudah tepat sasaran dan sesuai syariah, karena di Baznas juga ada kiayi dan tokoh agama. Persoalannya, mungkin dalam teknisnya ada dugaan ditumpangi kepentingan politik. Jika itu benar, jangan sampai terulang lagi,” ucapnya.
“Jika sekarang kepercayaan masyarakat menurun, itu risiko dan tanggung jawab Baznas untuk bisa memperbaiki dan meyakinkan kembali. Sekali lagi, peran Baznas ini penting dan Baznas harus difungsikan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, terkait adanya dugaan politisasi dalam perekrutan pengurus UPZ di sejumlah kecamatan, ia berharap Baznas untuk bisa segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat. “Kejadian ini memang mengejutkan. Kami berharap agar bisa segera tuntas dan diperbaiki,” pungkasnya.(gie)
