‘Wanian’! DPPKBP3A Kibuli Komisi D, Data Insentif Kader Posyandu Isinya Kosong

BERITACIANJUR.COM – DINAS Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Cianjur dinilai tidak kooperatif. Pasalnya, Komisi D DPRD Cianjur kesulitan mendapatkan data terkait insentif kader posyandu meski sudah memintanya secara langsung.

Ketua Komisi D DPRD Cianjur, Atep Hermawan Permana mengatakan, sebenarnya pihak DPPKBP3A melalui Kabid Pengendalian Penduduk dan KB, Muksin Said sudah memberikan data softcopy, namun saat membuka data tersebut isinya kosong.

“Data yang diminta itu di antaranya SK Bupati Cianjur tentang penetapan kader posyandu se-Cianjur yang akan menerima insentif untuk tahun 2021 dan tahun 2022, namun saat dibuka datanya kosong. Saat diminta lagi, katanya harus izin dulu ke kadis dan hingga saat ini masih belum kami terima,” ujarnya saat dihubungi beritacianjur.com

Karena DPPKBP3A dinilai tidak kooperatif, Atep mengaku pihaknya akan segera menghelat rapat pimpinan dan mengundang Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur. Selain membahas hal tersebut, sambung dia, rapat tersebut juga akan mempertanyakan perkembangan terkait permasalahan yang terjadi pada pemberian insentif kader posyandu.

“Selain menyampaikan tindakan dinas yang tidak koopratif, kami juga ingin tahu sampai sejauh mana langkah pengawasan dari pimpinan terhadap OPD,” ucapnya.

Seperti diketahui, permasalahan insentif kader posyandu ini masih belum juga tuntas hingga saat ini. Pasalnya masih banyak kader yang belum juga menerima insentifnya selama 5 bulan. Bahkan, anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pun tidak lancar dan kerap kader memakai dana talangan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, peristiwa data kosong yang diberikan kepada Komisi D sangat janggal dan menjadi tanda tanya besar.

“Ini ada apa dengan DPPKBP3A? Kenapa memberikan data kosong? Kalau benar ada kesalahan saat memberikan data, seharusnya bisa langsung cepat memperbaiki dan segera kembali memberikan datanya kepada Komisi D. Ini sangat janggal, apa ada yang disembunyikan?” pungkasnya.(gie)

Baca Juga  Jreng! Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi CCTV Bandung Smart City

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *