BERITACIANJUR.COM – Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat KPU Cianjur, Rustiman mengklaim, anggaran sosialisasi senilai Rp1,9 M sudah terserap sebanyak 75%. Namun anehnya, masih banyak warga yang tidak tahu soal Pilkada Cianjur.
Kondisi tersebut menuai reaksi sejumlah kalangan. Menurut Ketua Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar, kinerja KPU khususnya dalam hal sosialisasi sangat tidak maksimal dan wajib dipertanyakan.
“Kalau 75% sudah terserap tapi hasilnya buruk, sudah wajib ditelusuri kinerjanya. Ada apa dengan KPU? Menghabiskan anggaran Rp1,4 M, tapi masih banyak warga yang tidak tahu soal Pilkada, kan sangat-sangat aneh,” ujar pria yang karib disapa Ebes kepada beritacianjur.com, Selasa (3/11/2020).
Selain janggal, sambung Ebes, kondisi tersebut pun mengindikasikan adanya penyimpangan. Khusus pada pos angggaran sosialisasi kepada masyarakat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp108 juta dan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rp160 juta, serta pos sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat senilai Rp514.125.000, ia menduga kuat adanya duplikasi anggaran.
Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan pun angkat bicara. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar dan wajib diusut tuntas. Pasalnya, lanjut dia, selain hasilnya tak maksimal, pada sejumlah pos anggarannya pun terindikasi duplikasi anggaran.
Sementara itu, terkait kabar adanya warga yang masih banyak tidak tahu terkait Pilkada ternyata benar adanya. Salah satunya dialami Lilis (52), warga asal Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Cianjur. Ia mengaku tidak mengetahui pelaksanaan Pilkada Cianjur.
“Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, kalau masyarakat awam mah sepertinya belum tahu. Jujur, sampai sekarang saya belim tahu kapan pemilihan Bupati Cianjur dilaksanakan,” ucapnya.
Menurutnya, seharusnya KPU melakukan sosialisasi dengan maksimal sampai ke masyarakat bawah. “Ini mah kan gak ada sosialisasi sama sekali. Siapa saja calonnya, apa saja visi misinya dan biografi para calon harus jelas termasuk rekam jejaknya,” ungkapnya.
Terpisah, Yangyang Solehudin (38), warga Desa Jamali, Kecamatan Mande Cianjur menegaskan, sosialiasi dari KPU ke wilayahnya sama sekali belum ada. “Kalau sosialisasi KPU sih belum ada. Kalau ada pasti saya keundang. Anggaran turun tapi sosialisasi enggak,” ucapnya.
Senada dengan Yangyang, Tokoh Pemuda Kelurahan Muka Cianjur, Otang S (47) pun mengaku di daerahnya belum sama sekali ada sosialisasi dari KPU terkait Pilkada Cianjur. “Iya benar, ke daerah saya itu belum ada sama sekali sosialisasi yang dilakukan KPU. Berarti kinerja KPU belum maksimal,” pungkasnya.(gie)
