Beritacianjur.com – TEMUAN beras di bawah standar medium mewarnai pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) di Kabupaten Cianjur. Benarkah?
Ya, berawal dari keluhan warga, beritacianjur.com mencoba menelusuri kebenaran hal tersebut dengan mewawancarai sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bahkan wartawan pun sempat membeli sampel beras yang diterima sejumlah KPM.
Hasil mengejutkan ketika diuji laboratorium. Ternyata terdapat beras yang diterima KPM yang kualitasnya di bawah standar medium, yakni dengan komposisi kandungan beras broken dan menirnya 44% dengan kadar air 14,5%.
Padahal, jika merujuk kepada standar medium, seharusnya kandungan beras broken maksimal 20%, menir plus kotoran 2%, sosoh 90% dan kadar air 14%.
Temuannya tak sampai di sana. Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) memutuskan Perum Bulog sebagai suplier tunggal BPNT di daerah. Alhasil, penyaluran beras BPNT harus sepenuhnya lewat Bulog, namun pengusaha swasta masih diperbolehkan menyetok beras ke e-warong, dengan catatan berasnya diambil dari Bulog.
Namun fakta di lapangan, terdapat suplier yang mendistribusikan beras miliknya alias bukan dari Bulog. Bahkan salah satu suplier yang enggan disebutkan namanya mengaku, meski berasnya bukan dari Bulog, namun tetap harus membeli karung dari Bulog.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, Bulog dan Dinas Sosial (Dinsos) Cianjur harus memberikan penjelasan adanya temuan tersebut.
“Masalah ini bukan masalah biasa, tapi masalah penting yang harus segera dievaluasi dan diselidiki. Terutama soal beras yang kualitasnya di bawah standar medium, itu sangat merugikan masyarakat. Seharusnya, dalam penentuan suplier, Bulog atau Dinsos melakukan verifikasi terlebih dahulu,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Kamis (5/12/2019).
Saat dikonfirmasi langsung, Kepala Perum Bulog Sub Divre Cianjur, Agus Siswantoro membenarkan bahwa beras yang didistribusikan ke KPM tak semuanya dari Bulog. Namun ia membantah adanya keharusan pembelian karung dari Bulog.
“Tak semuanya beras dari Bulog itu benar kang, karena kan ada pengusaha lokal. Soal ada temuan beras kualitas di bawah standar medium, nanti kami akan ke lapangan,” katanya.
Saat ditanya terkait verifikasi penentuan suplier atau pengusaha lokal, Agus menegaskan, hal tersebut seharusnya dilakukan oleh Dinsos Cianjur. “Itu mah ke Dinsos Cianjur saja kang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Cianjur, Ahmad Mutawali menegaskan, terkait verifikasi bukan ranah dinasnya, namun hal tersebut seharusnya dilakukan pihak Bulog.
“Ya harusnya Bulog dong kang itu mah, bukan kami. Nah kalau ada temuan soal kualitas beras dan lain-lain, laporkan saja,” pungkasnya.(gie)
