Beritacianjur.com – PERISTIWA kosongnya ketersediaan air bersih selama 2 hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur pada pekan lalu, langsung menjadi sorotan sejumlah kalangan.
Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan menilai, jika alasannya hanya terdapat kerusakan alat atau minimnya debit air, maka bisa dipastikan bahwa RSUD Cianjur sudah lalai dan melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak mengacu terhadap pedoman teknis bangunan rumah sakit kelas B.
Sejumlah peraturan yang ada, sambung Anton, sudah jelas mengatur agar rumah sakit bisa mengantisipasi atau mencegah terjadinya kekosongan ketersediaan air bersih. Salah satunya dengan cara menyediakan tangki air dengan volume kapasitas tampung air, minimum 3 kali dari total kebutuhan air kegunaan higiene dan sanitasi setiap harinya.
“Dengan bahasa lain, jika mengacu pada aturan dan pedoman, RSUD Cianjur seharusnya mampu
menyediakan air minimum selama 3 hari untuk menunjang kegiatan rumah sakit sejak terhentinya suplai air,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Selasa (31/12/2019).
Anton membeberkan, aturan dan pedoman yang sudah dilanggar RSUD Cianjur antara lain UU RI Nomor 44 TAHUN 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, serta Permenkes RI nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
Tak hanya itu, pihak RSUD Cianjur juga dianggap tidak berpedoman pada Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Kelas B, yang ditetapkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI.
“Logika saja, jika katanya ada kerusakan dan baru hari Minggu pihak RSUD menghubungi PDAM untuk mengirim tangki air, itu artinya, sebelumnya pihak RSUD memang tak memiliki air minimum selama 3 hari untuk menunjang kegiatan rumah sakit sejak terhentinya suplai air,” tegasnya.
Anton menegaskan, peristiwa tersebut bukanlah hal sepele, namun masuk dalam kategori persoalan penting karena yang menjadi korban adalah pasien, keluarga pasien dan petugas medis. Apalagi, kekosongan air bersih terjadi di banyak ruangan.
Berdasarkan pengakuan pasien dan petugas RSUD, serta pantauan beritacianjur.com, ruangan yang terdampak yakni ruang Flamboyan, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Intensive Care Unit (ICU) serta High Care Unit (HCU).
Sementara itu, Ketua Masyarakat Peduli Cianjur (MPC), Jajang Supardi mengatakan, dengan terjadinya kekosongan ketersediaan air bersih selama 2 hari, maka RSUD Cianjur wajib bertanggung jawab dan harus segera dievaluasi.
“Ini masalah serius, banyak pasien yang menjadi korban. Artinya, RSUD Sayang Cianjur harus segera dievaluasi,” katanya.
Sebelumnya, saat hendak mengonfirmasi langsung, namun ternyata Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur, Ratu Tri Yulia Herawati tengah tidak berada di tempat karena cuti sejak Sabtu (28/12/2019) lalu.
Akhirnya, wartawan bertemu dengan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cianjur, Neneng Efa Fatimah yang ditemani sejumlah stafnya. Awalnya, mereka sempat membantah jika tak pernah terjadi kekosongan air.
Namun setelah wartawan menyampaikan informasi pengakuan dari pasien, Efa akhirnya mengakui bahwa terjadi kerusakan. Bahkan saat mengetahui ada kerusakan, pihaknya langsung menghubungi PDAM Cianjur di hari libur, serta dikatakannya pihaknya sempat ‘perang’ dengan pihak PDAM karena tak bisa mengirim air.
“Karena ada kerusakan, kemaren-kemaren itu kita selalu full dari PDAM. Hari Minggu itu kita sampai perang dengan PDAM karena tidak mau mengirim. Permasalahannya debit airnya yang kurang,” terangnya.
Namun saat dipastikan lagi, pernyataan Efa sedikit berubah. Menurutnya, dikarenakan ada kerusakan atau ada alat yang tiba-tiba berhenti, akhirnya dalam beberapa jam pihaknya langsung menghubungi PDAM.
“Akhirnya Alhamdulillah PDAM memberikan suplai walaupun di hari libur. Kita juga langsung meminta maaf kepada pasien karena tidak ada air. Ini kan teknis situasional. Mana mau kita seperti itu, itu kan sudah jadi kewajiban kita memberikan pelayanan. Kita kan punya tujuh sumur, jadi PDAM tak bisa memenuhi semuanya, karena berbenturan dengan kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Efa mengatakan, sebelumnya pihaknya menginginkan memiliki saluran tersendiri, namun ternyata harus membangun saluran dari sumber air Cirumput dengan biaya Rp3 M. Karena biayanya besar, sambung Efa, akhirnya memilih mengaktifkan sumur artesis.(gie)
