Beritacianjur.com – PUSAT Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center menantang Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman untuk adu data terkait proses pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang.
Direktur CRC, Anton Ramadhan menegaskan, tantangan tersebut perlu dilakukan karena pihaknya mendapatkan kabar bahwa Plt Bupati berkoar ke sejumlah pihak, terkait peminjaman sertifikat atas nama istrinya, Anita Sincayani yang pernah dipinjam atau disewa PT Jembatan Mediatama (Berita Cianjur).
“Saya ada screenshot percakapan WhatsApp Plt Bupati dengan salah satu pihak. Dia berkoar jika PT Jembatan Mediatama Cianjur (JMC) tak pernah membayar tagihan ke Bjb sepeser pun. Itu fitnah, dan untuk membuktikannya kita tantang Plt Bupati untuk adu data di depan publik melalui acara diskusi, sekalian dengan data penyimpangan yang saya miliki,” ujar Anton yang juga menjabat sebagai Direktur JMC kepada beritacianjur.com, Kamis (28/11/2019).
Seperti diketahui, sebelumnya, Anton bekerjasama dengan PWI menggelar acara diskusi bertajuk “Di Balik Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Kantor Kecamatan Cugenang” di Gedung Bale Pawarti PWI Cianjur, Rabu (27/11/2019).
Pada acara diskusi, sebenarnya Anton sudah mengklarifikasi sekaligus menunjukkan data dan bukti terkait tudingan tersebut. Salah satunya, ia juga menujukkan bukti-bukti pembayaran yang secara tidak langsung sudah bisa membantah pernyataan Plt Bupati dan pihak-pihak lainnya. Sayang, sejumlah pihak yang terkesan membela Plt Bupati tak hadir dalam diskusi.
“Sekarang kita tahu, ternyata WhatsApp Herman itulah yang dijadikan sejumlah pihak termasuk salah satunya LSM Ampuh sebagai bukti jika hasil penjualan rumah milik istri Plt Bupati yang sekarang jadi Kantor Kecamatan Cugenang, dipakai untuk melunasi kredit PT JMC di Bjb. Makanya, sekarang kita tantang lagi untuk adu data, kali ini langsung sama Plt Bupatinya. Biar semua tahu jelas faktanya termasuk soal penyimpangannya,” bebernya.
Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang makin ramai diperdebatkan masyarakat. Bahkan di media sosial Facebook, perbincangan kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) tersebut semakin panas.
Hal yang disoroti tak hanya terkait penyimpangan, pelanggaran atau dugaan keterlibatan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dan istrinya Anita Sincayani saja, namun sejumlah pihak malah menyebutkan adanya kaitan dengan PT Jembatan Mediatama Cianjur (Berita Cianjur).
Akun Facebook Arya Surya mengatakan, PT Jembatan Mediatama Cianjur (JMC) pernah melakukan pinjaman ke Bank Jabar Banten (BJB) Cianjur, dengan menggunakan sertifikat tanah milik Anita Sincayani sebagai agunan, yang lahannya kini menjadi Kantor Kecamatan Cugenang.
Tak hanya itu, Arya Surya juga menuding pihak Berita Cianjur tak pernah membayar tagihan dan kini meramaikan pemberitaan yang berkaitan dengan pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang, dengan tujuan memeras Plt Bupati Cianjur.
Menanggapi hal tersebut, Direktur JMC, Anton Ramadhan menegaskan, Arya Surya sudah melakukan fitnah karena sudah menyebar informasi bohong dengan tujuan merusak nama baik. Ia mengaku akan segera melaporkan tindakan Arya Surya tersebut kepada pihak kepolisian.
“Kami memang pernah pinjam atau sewa sertifikat milik istri Plt Bupati untuk pinjaman ke Bjb, tapi itu tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan penyimpangan pada pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang. Untuk semua apa yang kami sampaikan, kami sertai dengan bukti atau data lengkap. Arya Surya sudah jelas melakukan fitnah, menuduh kami memeras dan lain-lain. Saya akan segera melaporkannya,” paparnya.
Tudingan tersebut diakui Anton menjadi salah satu alasan pihaknya menggelar diskusi bertajuk “Di Balik Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Kantor Kecamatan Cugenang”, di Gedung Bale Pawarti PWI Cianjur, Rabu (27/11/2019).
“Saya izin ke Ketua PWI menggelar diskusi sekaligus klarifikasi. Namun sayang, Arya Surya dan sejumlah pihak lainnya yang sudah berbicara tanpa bukti malah tak hadir. Tapi saat diskusi santai di PWI, saya tetap klarifikasi dan memperlihatkan semua data di hadapan sejumlah undangan diskusi. Dengan begitu, para undangan juga bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah atau fitnah,” ungkapnya.
Ketua PWI Cianjur, Muhammad Ikhsan membenarkan hal tersebut. Pihaknya memfasilitasi diskusi yang diinisiasi Berita Cianjur agar permasalahan yang diperdebatkan bisa terang benderang.
“Sayang, pihak-pihak yang diharapkan ada tapi tidak hadir. Tapi diskusi tetap dilakukan dan pihak Berita Cianjur sudah melakukan klarifikasi dengan menunjukkan bukti,” katanya.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPD Partai Berkarya Cianjur, Yayu Sri Rahayu yang turut mengikuti diskusi di PWI kemarin, menyayangkan tak hadirnya sejumlah pihak yang sudah vokal di media sosial.
Ia mengaku, awal mula perbincangan panas tersebut bermula ketika ia memposting berita, terkait dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang yang dimuat di beritacianjur.com pada Minggu (24/11/2019) dan Senin (25/11/2019).
Mengenai hal tersebut, Yayu menegaskan, sebagai warga Cianjur, pemberitaan yang berkaitan dengan penyimpangan atau pelanggaran pejabat Pemkab Cianjur wajib disebarkan kepada publik. Pasalnya ia menolak keras pejabat Cianjur yang korup.
“Saya itu hanya menyebarkan berita dan yang saya sebarkan bukan berita abal-abal, itu berita dari beritacianjur.com. Saya heran saja, ketika seharusnya kita fokus terhadap penyimpangan yang dilakukan Plt Bupati dan yang saat ini kasusnya lagi ditangani Kejati Jabar, kenapa malah dibela dan ada yang nuduh lain-lain? Atau mungkin yang melakukan pembelaan dan malah menuduh ke hal yang lain itu datang dari antek-antek pejabat terkait,” bebernya.
Ia menyayangkan tak hadirnya sejumlah pihak yang terkesan sudah membela Plt Bupati dalam diskusi di PWI. Padahal, sambung dia, jika semua hadir akan bisa diketahui kebenarannya dengan cara adu data dan bukti.
“Terkait klarifikasi yang dilakukan PT Jembatan Mediatama Cianjur atau Berita Cianjur, saya sudah melihat fakta dan bukti-bukti yang diperlihatkan Pak Anton Ramadhan. Jadi memang sudah sangat jelas bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang ini adalah murni dan tak ada kaitannya dengan masalah internal Berita Cianjur,” katanya.
“Sekali lagi saya sampaikan, apa yang saya sebar atau apa yang saya sampaikan, tak ada kaitannya dengan momen menjelang Pilkada Cianjur. Saya tak ada kepentingan apapun dalam hal itu. Kepentingannya bahwa saya berhak menolak keras pejabat Cianjur yang korup, dan saya berhak mengetahui kebenaran,” pungkasnya.(gie)
