BERITACIANJUR.COM – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Jumat (26/6/2024).
Aksi ini digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan hasil kajian permasalahan isu nasional dan daerah.
Dalam orasinya, para kader HMI menyoroti beberapa kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Di antaranya adalah kebijakan TAPERA, RUU TNI-Polri, RUU Penyiaran, dan komersialisasi pendidikan di Kabupaten Cianjur.
Para peserta aksi berharap bisa berdialog dengan Pimpinan DPRD Cianjur untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Namun sayang, Ketua DPRD Cianjur tidak kunjung menemui massa aksi.
Ketua Umum HMI Cabang Cianjur, Henda Rosadi menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Ketua DPRD Cianjur.
“Kami sangat kecewa, karena tidak ada hadirnya Ketua DPRD Kabupaten Cianjur yang menerima aksi kami di depan gedung DPRD Kabupaten Cianjur terkait isu yang ingin kita sampaikan dan utarakan,” ujar Henda.
Dalam press conference yang diadakan oleh HMI Cabang Cianjur, Henda bersama anggotanya menegaskan beberapa tuntutan penting. Tuntutan tersebut antara lain:
1. Menolak Revisi UU TNI dan Polri
– Menolak revisi UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 47 Ayat 2 yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di kementerian.
– Menolak Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 Ayat (1) Poin Q yang berkaitan dengan POLRI.
2. Menolak RUU Penyiaran
– Menolak pasal-pasal dalam RUU Penyiaran yang berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi, seperti:
– Pasal 50B ayat (2): Larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, perilaku LGBT, serta isi siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.
– Pasal 8A huruf Q: Menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.
– Pasal 42: Mengatur muatan jurnalistik dalam isi siaran lembaga penyiaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menolak UU TAPERA
– Menolak UU No. 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
4. Memberantas Mafia Komersialisasi Pendidikan
– Menuntut pemberantasan mafia komersialisasi pendidikan di Kabupaten Cianjur.
Aksi unjuk rasa ini menunjukkan komitmen HMI Cabang Cianjur dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan menuntut kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.
Henda menegaskan, HMI Cabang Cianjur siap berada di garda terdepan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kami tidak akan berhenti sampai suara kami didengar dan tuntutan kami dipenuhi. Ini adalah perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Cianjur,” pungkas Henda.(gap)
