Beritacianjur.com – DISOROT karena diduga melakukan tiga pelanggaran berat, sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur masih belum berkenan memberikan tanggapan. Ada apa?
Seperti diketahui, BPN Cianjur diduga melakukan pungutan liar (pungli) pada pengurusan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan, mengizinkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (industri dan perumahan, red), serta diduga melakukan penyimpangan berupa adanya indikasi pengendapan setoran Pajak Penghasilan (PPh) final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dibayar peserta PTSL.
Untuk mengonfirmasi terkait hal tersebut, beritacianjur.com sudah mencoba mengonfirmasi pihak BPN Cianjur, dari sejak Rabu (18/12/2019) hingga Senin (23/12/2019). Namun belum juga ada tanggapan terkait pemberitaan sejumlah dugaan pelanggaran berat di BPN Cianjur
Ya, usaha pertama untuk meminta tanggapan terjadi pada pada Rabu (18/12/2019) lalu. Saat itu, Pelita Baru mendatangi Kantor BPN Cianjur. Namun, Kepala BPN Cianjur, Anthony serta sejumlah pejabat lainnya akan mengikuti acara di Cianjur selatan.
Sebenarnya, saat itu Anthony tengah berada di kantornya. Sayang, ia terkesan enggan menemui wartawan dengan alasan tengah membuat naskah sambutan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, dan akan berangkat mengikuti acara pembagian sertifikat tanah warga di Kecamatan Sindangbarang dan wilayah lainnya di Cianjur selatan.
“Pak Anthonynya gak bisa ketemu pak, soalnya mau persiapan berangkat ke Sindangbarang, ada pembagian sertifikat bareng bupati. Acaranya besok (Kamis), sekarang lagi mau persiapan dulu. Jadi katanya kalau mau wawancara, Senin saja temuin Kasi Pertanahan,” ujar salah seorang pegawai BPN Rabu sore.
Di malam harinya sekitar pukul 20.45 dan 23.25 Wib, Anthony mengirim pesan melalui WhatsApp kepada beritacianjur.com untuk mengajak bertemu besok atau lusa, guna memberikan tanggapan atau komentar terkait sejumlah dugaan penyimpangan.
“Selamat siang Pak Gia (mengirim pukul 20.45 Wib). Tadi diinfo Pak Gia ada. Saya lagi siapin konsep pidato untuk Bapak Plt Bupati. Sementara Kasi Teknis dan tim sudah otw ke Cisel dan pisisi signal off. Jadi karena kedua hal saya minta Humas kantor menyampaikan agar bertemu Pak Gia setelah acara Cisel. Kita sudah dan terus perlu berkomunikasi untuk kebaikan dan kemajuan Cianjur khususnya tugas pelayanan bidang pertanahan. Demikian Pak Gia, semoga kita sehat walafiat dan dapat bertemu dalam waktu dekat. Hatur nuhun,” ujarnya.
“Besok lusa mari kita berkomunikasi dalam peran berkontribusi untuk pelayanan dan pembangunan Cianjur lebih baik. Aamiiin,” sambungnya pada pukul 23.25 Wib.
Besok harinya, Kamis (19/12/2019), beritacianjur.com mencoba menghubungi Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Pertanahan, Gestyo, untuk meminta tanggapan melalui layanan WhatsApp. Namun seperti halnya Anthony, Gestyo pun meminta bertemu pada Senin (23/12/2019). “Kita ketemu aja Pak ya. Nanti Senin. Saya masih di Cidaun sekarang,” singkatnya.
Akhirnya, beritacianjur.com pun mengikuti keinginan Anthony dan Gestyo. Sayang, hingga Senin siang, tak ada kabar apapun. Hingga pada pukul 11.04 Wib, Anthony mengirim pesan melalui WhatsApp untuk memberitahukan bahwa dirinya tengah cuti Hari Raya Natal.
“Siang pak Gia. Saya lagi kampung, Kabupaten Karo, Rabu malam kerabat/keluarga saya meninggal dunia di Bogor dan Jumat dibawa ke kampung kami di Kabupaten Kari Sumut. Sabtu subuh saya dan keluarga menyusul ke Medan, karena Sabtu sore dikebumikan di kampung kami. Karena kelelahan dan kurang tidur beberapa hari, baru siang ini saya mulai bisa aktif HP. Saya di kampung dan cuti Hari Raya Natal. Kalau mau koordinasi terkait tugas BPN, silahkan dengan Plh, Pak Yadi dan atau pejabat teknis terkait,” katanya.
Berbeda dengan Anthony, Gestyo yang menjanjikan bertemu Senin (23/12/2019) untuk memberikan komentar, namun tak memberikan kabar apapun terkait janjinya tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan mengaku heran dengan sikap sejumlah pejabat BPN Cianjur. Seharusnya, jika berkaitan dengan informasi publik apalagi adanya dugaan pelanggaran berat, BPN bisa segera menanggapinya.
“BPN itu kan bukan kepalanya saja, tapi juga ada kepala seksi dan pejabat lainnya. Masa semuanya tidak bisa memberikan informasi publik,” ujarnya, Senin (23/12/2019).
Ia menegaskan, sikap para pejabat BPN Cianjur mengundang kecurigaan. Menurutnya, tiga dugaan pelanggaran berat yang dilakukan BPN, harus segera dilaporkan. “Kalau dikonfirmasi saja sulit, mungkin harus dengan cara dilaporkan dulu kepada aparat penegak hukum (APH). Dugaan pelanggarannya sudah sangat jelas, jadi harus segera diusut tuntas,” pungkasnya.(gie)
