oleh

Ini Daftar Dana Banprov 2019 di Cianjur, CRC: Dugaan Permainan di Barjas Wajib Diusut KPK

BERITACIANJUR.COM – SETELAH mengungkap adanya nama Kabupaten Cianjur, nama pengusaha dan perwakilan dari pengusaha yang mengawal dana banprov di Cianjur, yang disebut-sebut dalam Diretori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kini Cianjur Riset Center (CRC) kembali memunculkan data baru yang menguatkan KPK perlu menelusuri dugaan suap pengurusan dana bantuan provinsi (banprov) di Cianjur. Ada apa dengan banprov 2019 di Cianjur?

Direktur CRC, Anton Ramadhan memaparkan, besaran anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp195.251.456.300. Sementara yang terealisasi sebesar Rp158.628.362.719. Nilai tersebut diperuntukkan penanganan dan pembangunan infrastruktur, kesehatan serta yang lainnya.

“Untuk realisasi secara lengkapnya saya punya fotonya dan bisa ditampilkan. Dengan nilai sebesar itu, KPK perlu menelusuri dugaan permainan, pengawalan dan pelaksanaan dana banprov di Cianjur, seperti yang dilakukan KPK untuk mengungkap kasus di Indramayu,” ujarnya kepada beritacianjur.com, Rabu (21/4/2021).

Anton menyebutkan, dalam Diretori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada kasus dugaan suap banprov di Indramayu, disebutkan secara detail modus atau permainannya. Setelah diajukan secara online ke Bappeda Jabar untuk diseleksi lalu dibahas pada tingkat provinsi oleh Gubernur dan DPRD Jabar untuk mendapatkan pos anggarannya dan apabila paket anggaran tersebut disetujui, sambung Anton, maka paket anggaran tersebut akan dimasukkan dalam APBD Indramayu.

Anton melanjutkan, paket pekerjaan yang didanai banprov tersebut, akan menjadi milik terdakwa (pengusaha) atau rekanan lainnya yang mengurus dan mengusulkan paket pekerjaan tersebut meskipun secara formal harus dilelang terlebih dahulu melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun lelang tersebut diatur sedemikian rupa sehingga pemenangnya adalah terdakwa atau rekanan yang mengusulkan paket pekerjaan tersebut.

Untuk paket pekerjaan banprov yang diusulkan terdakwa, lanjut Anton, bila anggarannya telah disetujui, maka terdakwa akan diberitahu oleh salah satu Kabid di Dinas PUPR yang akan memproses paket pekerjaan tersebut ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP), untuk dilelang dan memastikan bahwa proyek banprov tersebut dapat dimenangkan oleh terdakwa.

Baca Juga  Hujan Deras, Pohon Tumbang, Sejumlah Wilayah di Cianjur Dilanda Banjir Termasuk Kantor Pemkab

“Disebutkan dalam putusan sidang, terdakwa bernama Carsa merupakan pengusaha yang biasa mengerjakan pekerjaan jalan dan irigasi di Dinas PU Indramayu, Cirebon dan Cianjur. Ada nama Cianjur yang disebut, ini yang wajib diperhatikan KPK agar segera menelusurinya. Ingat, Cianjur merupakan daerah pemilihan tersangka baru pada kasus di Indramayu, Ade Barkah Surahman (ABS),” terangnya.

Selain itu, Anton juga menyebutkan bahwa untuk lelang seluruh proyek di lingkungan Pemkab Indramayu, sejak awal sudah dilakukan pengaturan dimana sebelum lelang dimulai, sudah ditentukan perusahaan mana yang akan memenangkan lelang, sehingga pelaksanaan lelang sifatnya hanya normatif saja.

“Penetapan paket atau plotting ini secara detail disampaikan kepada Sekda Indramayu, dan bagi rekanan atau kontraktor yang ingin mendapatkan proyek harus memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Pemkab Indramayu dan bersedia menyediakan sejumlah orang. Jadi, modus atau permainan seperti ini juga berpotensi terjadi di Cianjur. Barjas atau ULP Cianjur wajib diusut agar terungkap semuanya oleh KPK,” bebernya.

Tak hanya itu, Anton menyebutkan, dalam putusan juga diutarakan, paket pekerjaan yang dibiayai banprov diusulkan terdakwa dan rekanan lainnya yang menginginkan paket pekerjaan tersebut dengan syarat bersedia menyediakan sejumlah uang.

Sedangkan Dinas PUPR Indramayu, sambung Anton, akan mengakomodir dengan membuatkan proposal pengajuannya. Menurutnya, proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas dan setelah mendapatkan persetujuan Bupati Indramayu, proposal tersebut akan diajukan ke Bappeda Indramayu.

“Semua putusan tersebut dan dengan adanya nama Cianjur yang disebut-sebut, menjadi penguat KPK untuk menelusuri dana banprov 2019 di Cianjur. Dugaan kuatnya, modus dan permainan di Indramayu berpotensi besar terjadi juga untuk dana banprov di Cianjur,” pungkasnya.(gie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *