BERITACIANJUR.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyebut, jika keterwakilan perempuan di parlemen saat ini belum mencapai target 30 persen.
Menurutnya, keterwakilan perempuan di bidang politik masih mengalami peminggiran, diskriminasi, dan praktik subordinasi sehingga perempuan tidak dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dalam proses pembangunan.
”Untuk mendukung hal tersebut, telah diberlakukan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen. Dalam perjalanannya, peningkatan keterwakilan perempuan semakin terasa. Bahkan, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun perempuan. Sayangnya hingga saat ini, peningkatan ini belum mencapai target yang diinginkan,” ujar Bintang mengutip laman KemenPPPA, Minggu (18/12/2022).
Bintang mengungkapkan, masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik salah satunya disebabkan karena masyarakat, dan bahkan perempuan itu sendiri yang belum meyakini kemampuannya dalam berpolitik. Bahkan, masih ada beberapa daerah pemilihan yang sama sekali tidak bisa mengantarkan wakil perempuan ke kursi parlemen.
Menurutnya, hal yang penting ketika ingin mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, tidak berhenti pada tindakan afirmatif saja, peningkatan kapasitas perempuan dalam berpolitik pun perlu menjadi fokus kita. Di sinilah peran partai politik sebagai lembaga paling strategis dengan kewenangan besar untuk menyiapkan para perempuan terlibat di bidang politik, sekaligus menjadi ruang bagi para perempuan ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memperluas pemahaman dan meningkatkan keterampilan politiknya, serta mendapatkan dukungan moral.
”Partai politik juga dapat turut membantu mencerahkan masyarakat tentang arti penting partisipasi perempuan di bidang politik. Sehingga, semakin banyak perempuan dapat menduduki kursi-kursi pengambilan keputusan yang dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang responsif, inklusif, dan humanis. Saya kira, kita masih memiliki kesempatan untuk menggali potensi, mendongkrak dan mendukung kehadiran perempuan berkualitas untuk terlibat dalam politik, khususnya dalam perhelatan pemilu 2024 mendatang,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengungkapkan, bahwa partainya selama ini sangat mendukung upaya pemenuhan kuota dan keterlibatan perempuan dalam parlemen.
Namun, Asrul mengatakan bukan hanya perihal kuantitas saja akan tetapi kualitas dari para perempuan ini juga menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh partainya.
”Oleh karena itu, kami terus melakukan serangkaian pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas dan pengetahuan dari perempuan dalam bidang politik,”
ujarnya.(gap)
