BERITACIANJUR.COM – Ratusan warga Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Cianjur mendatangi kantor desa karena tidak puas dengan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Massa menduga terjadi kecurangan pada pelaksanaan pilkades dan mendesak agar segera digelar pemilihan ulang.
Salah seorang warga yang turut aksi, Awek menyebutkan aksi bermula dilakukan pada Minggu (8/11/2026) malam usai proses penghitungan suara berakhir.
Menurut dia, tuntutan tersebut dilayangkan lantaran warga tak terima dengan trpilihnya kembali Kepala Desa (Kades) sebelumnya yang sempat terjerat skandal.
“Lalu aksi berlanjut pada Senin (9/11/2026) pagi. Massa mendatangi Kantor Desa Langensari menuntut Pilkades ulang,“ ujarnya, Senin (9/11/2026).
Selain karena kepala desa (kades) sebelumnya yang sempat terjerat skandal terpilih kembali, Awek menegaskan, aksi dilakukan karena warga menduga terjadi kecurangan pada pilkades, mulai dari politik uang hingga pelanggaran sistematis lainnya.
“Dugaan kecurangannya banyak. Saat audiensi juga sudah kami tunjukkan bukti-buktinya, termasuk terkait politik uang,“ ungkapnya.
Setelah ratusan warga melakukan orasi, aksi mulai mereda saat dilanjutkan dengan audiensi bersama perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Camat Karangtengah.
“Audiensinya tidak ada hasil, deadlock. Kami menolak hasil pilkades dan meminta pemungutan suara diulang, namun tak langsung disetujui,“ kata dia.
Saat ditanya terkait langkah selanjutnya, Awek menegaskan, warga bakal segera bersurat ke DPMD Cianjur serta menggugat hasil pilkades ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Sesuai dengan rekomendasi dari audiensi yakni mengambil langkah administratif, kami akan mengajukan pemungutan suara ulang, bahkan jika perlu menggugat ke PTUN,“ jelasnya.
Sementara itu, Sekretariat Panitia Pilkades Serentak sekaligus Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Cianjur, Dendi Rinaldi, menerangkan jika warga keberatan atas hasil pilkades, maka keberatannya bisa dilayangkan atau mengambil langkah gugatan PTUN.
“Soal permintaan pemungutan suara ulang, silakan dilayangkan dan nanti akan dibahas bersama. Warga juga bisa menempuh langkah gugatan PTUN,” terangnya.
Meski begitu, Dendi menyebutkan, proses pilkades serentak tetap berjalan meski menuai protes. “Kades terpilih juga nanti bakal tetap dilantik pada pertengahan Desember 2026, sambil gugatan PTUN berjalan jika memang warga melayangkan gugatan,” pungkasnya.(zal)
