BERITACIANJUR.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cianjur menggelar aksi di area Tugu Lampu Gentur, Jalan dr. Muwardi, Bojongherang, Kecamatan/Kabupaten Cianjur, Rabu (17/6/2026).
Pantauan beritacianjur.com, ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Cianjur turun ke jalan mengkritik berbagai program pemerintah. Aksi mahasiswa itu sempat diwarnai bentrok dengan aparat kepolisian.
Bentrokan terjadi saat mahasiswa memblokade jalan raya sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur yang enggan menemui massa aksi.
Sementara pihak aparat kepolisian yang tengah mengamakan massa aksi, terus berupaya memberikan kesempatan para pengendara agar dapat melewati jalur yang diblokade para massa aksi.
Setelah terjadi dialog yang berlangsung cukup lama antara aparat dengan massa aksi, akhirnya kondisi kembali normal setelah aparat berhasil membuka blokade.
Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa Cianjur, Irsan, membenarkan adanya penutupan akses di tengah jalannya aksi. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk upaya pernyataan mereka yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah.
“Jadi tadi memang ada proses kami menutup akses, karena kenapa? Dengan menaikkan tensi dan menutup akses, kiranya pemerintah sadar soal ini. Bagaimana rakyatnya tercekik, rakyatnya menderita, menyuarakan suara rakyat, tapi mereka hanya duduk di ruangan fasilitas yang sumbernya dari rakyat,” ujar Irsan kepada wartawan.
“Pajak kami disetorkan kepada daerah untuk kemakmuran kami sebagai masyarakat Kabupaten Cianjur, di saat kami meminta sebagai rakyat, di saat kami peduli akan cekikan itu terhadap kaum-kaum kecil, mereka tidak mau menemui kami,” tambahnya.
Dalam aksinya, ia menyampaikan sejumlah poin tuntutan terkait isu strategis nasional, yakni mendesak pemerintah untuk menghentikan berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Tuntutan pertama kami terhadap isu nasional hari ini adalah soal sikap pemerintah yang melakukan pemborosan APBN,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menghentikan program-program yang tidak jelas dan mendesak bentuk transparansi terhadap masyarakat, hingga penolakan bentuk multifungsi TNI dan Polri karena dinilai dapat menimbulkan potensi perubahan kewenangan institusi sipil dan militer.
“Itu yang menjadi tuntutan kami untuk isu nasional. Hari ini, apa yang kami suarakan adalah suara dari pada rakyat Kabupaten Cianjur dan rakyat Republik Indonesia. Sesuai dengan apa yang disuarakan oleh teman-teman di nasional hari ini,” paparnya.
Selain itu, para massa aksi juga membawa isu daerah yaitu program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai banyak menimbulkan kekacauan yang sangat besar kepada Kabupaten Cianjur.
“Terus, kami juga membawa beberapa isu daerah, dasar daripada kebijakan di nasional turun ke daerah itu menjadi kekacauan yang sangat besar,” imbuhnya.
Menurutnya, kondisi dapur MBG yang dikelola puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Cianjur, masih banyak yang belum mengantongi izin namun tetap dibiarkan beroperasi.
Merujuk pada hal tersebut, sambung dia, artinya pemerintah daerah sendiri dinilai tidak melakukan pemantuan secara benar terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Hari ini di Kabupaten Cianjur banyak SPPG tidak memiliki surat izin, baik itu secara kesehatan, SLHS dan lain sebagainya. Itu semua tidak di cross-check oleh pemerintahan dan hanya sebagai formalitas saja yang penting dapur bertambah. Mungkin ke depan ini menjadi catatan bahwasanya aksi hari ini membuktikan pejabat Pemkab Cianjur, siapapun pejabatnya hari ini, tidak berani menemui kami sebagai mahasiswa,” bebernya.
Irsan menegaskan, jika aspirasi masyarakat yang disuarakan Aliansi Mahasiswa Cianjur tidak didengar pemerintah, maka untuk ke depannya pihaknya akan menyiapakan eskalasi dan rencana lanjutan yang jauh lebih besar dibanding aksi unjuk rasa hari ini.
“Mungkin hari ini hanya mahasiswa, tapi mungkin ke depannya kami akan bersama masyarakat yang merasakan efek daripada kebijakan nasional dan kebijakan daerah,” pungkasnya.(gil)
