Sudah sama-sama kita maklumi bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026 lalu. Pengisian kekosongan wakil presiden dipilih MPR RI dalam waktu 60 hari sejak diterimanya surat pernyataan berhenti dari Gibran dari 2 Calon yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum MPR yang diadakan khusus untuk itu.
Partai koalisi pemerintah tiba-tiba membuat kesepakatan di luar sidang MPR, bahwa calon wakil presiden diserahkan kepada presiden sendiri dari kader Gerindra. Walaupun hak pengusulan calon pengganti ada ditangan presiden, tetapi inisiatif partai koalisi pemerintah ini ingin memperkuat sistem presidensial, sangat kita hargai.
Semangat memberikan kewenangan kepada presiden sendiri mengajukan nama calon wapres dari partainya sendiri bisa menjadi catatan politik yang menarik bagi perubahan substansial terhadap UU tentang Pilpres dan Pileg DPR RI maupun Pilkada langsung. Yaitu, frasa mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik memberi makna bahwa pasangan capres dan cawapres sebaiknya berasal dari satu partai saja.
Mengapa terobosan substansial ini penting, karena jika pemaknaan gabungan partai politik itu adalah untuk memenuhi ambang batas pencalonan telah gugur dengan sendirinya, karena MK sudah memutuskan tidak ada lagi syarat ambang batas calon. Selama ini dalam pilpres atau pilkada, ambang batas itu dipakai untuk memenuhi syarat administratif saja, sehingga pasangan calon dari partai yang berbeda.
Mengapa presiden dan wakil presiden termasuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai yang berbeda itu melemahkan pemerintahan, karena ideologi, visi-misi dan kepentingan dua orang dari partai yang berbeda tidak mungkin disatukan untuk memimpin bersama, karena berpeluang besar terjadi perpecahan sehingga mengancam stabilitas urusan pemerintahan.
Semangat partai koalisi pemerintah 2024-2029 menggabungkan hak konstitusional presiden menentukan calon wakil presiden dalam kasus pengisian kekosongan setelah Gibran menyatakan berhenti, mendorong calon presiden dan wakilnya pada 2029 dan calon pasangan kepala daerah mendatang hanya dari satu partai dan didukung oleh partai koalisi akan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan parlemen yang solid, sementara partai yang calonnya kalah otomatis sebagai oposisi.
Penerapan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang diusung dan berasal dari satu partai hendaknya dikaitkan langsung dengan pileg DPR RI dimana pilihan kepada pasangan capres/cawapres otomastis berarti akan memilih salah satu partai atau caleg dari partai dalam koalisi pengusungan calon. Karena itu surat suara capres, partai pengusung serta calegnya dalam satu daerah pemilihan disatukan. Sehingga kemenangan pilpres juga kemenangan bagi partai pengusungnya. Apakah partai setuju dan bagaimana regulasinya?(*)
Ahmad Adib Zain,
Penulis adalah Mantan Anggota Komite Investigasi Negara (KIN)









