PROYEK pembangunan rest area Puncak senilai Rp3,9 M sudah bisa dibuktikan fiktif, karena tak ditemukan keberadaannya. Lalu, apa potensi sanksi yang bakal didapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cianjur, Dedi Supriadi?